Pendidikan

Indonesia krisis dosen

2.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:38
05 JUN 2017
Ilustrasi
Reporter
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mengatakan, Indonesia mengalami krisis dosen karena banyak tenaga pengajar perguruan tinggi yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana mestinya. Banyak dosen masih bergelar sarjana. Padahal menurut Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Tahun 2005, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sebagai lulusan magister untuk mengajar program diploma dan sarjana atau lulusan doktor untuk program pascasarjana.

"Kita mengalami berbagai persoalan dosen seperti masih banyaknya dosen yang sarjana, kemudian jumlah doktor dan guru besar yang masih kurang dari batas minimal," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti, Ali Ghufron Mukhti, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (05/06/2017), dikutip dari Antaranews.

Saat ini, dosen bergelar sarjana di Indonesia berjumlah 34.393. Sementara dosen yang berpendidikan doktor sekitar 25.000 orang, seharusnya paling tidak 30.000. Jumlah guru besar juga masih sedikit, hanya 6.000 orang dari jumlah ideal 22.000.

Meskipun demikian, menurut Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 2015, pemerintah berada di jalur yang benar dalam hal peningkatan kualitas dosen. Hal itu terlihat dari terus berkurangnya jumlah dosen bergelar sarjana, dan bertambahnya tenaga pengajar bergelar S3 sejak 2010.

Pada 2010, jumlah dosen yang baru lulus S1 berjumlah 133.122. Angka itu berkurang drastis setahun kemudian menjadi hanya 79.081, kemudian 56.510 pada 2012, 54.692 (2013), dan 46.004 (2014).

Hal itu berdampak pada bertambahnya jumlah dosen bergelar S2 dari 85.097 pada 2010, menjadi 116.484 setahun kemudian lalu 117.848 pada 2012, 131.295 (2013), dan 157.685 (2014).

Meski sempat mengalami penurunan dari 12.969 pada 2010 menjadi 10.111 pada 2011, jumlah pengajar perguruan tinggi dengan ijazah S3 selalu mengalami peningkatan sejak saat itu, dengan rata-rata peningkatan hampir 4.500 orang setiap tahunnya menjadi 23.508 pada 2014.

Untuk mengakhiri krisis dosen dan menjaga tren positif peningkatan kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi, Kemenristekdikti kembali meluncurkan beasiswa dalam negeri bagi dosen yang mengajar di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ada beberapa program beasiswa yang ditawarkan kepada para dosen, yakni Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), beasiswa afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dan beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

"Pendaftarannya akan dibuka pada 5 Juni sampai dengan 30 Juni 2017," kata Ali.

Kuota yang diberikan yakni 1.000 penerima untuk BPP-DN, 150 penerima beasiswa afirmasi PTNB, dan 250 orang untuk PMDSU.

BPP-DN diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor. Beasiswa afirmasi diperuntukkan bagi dosen tetap pada PTNB yang telah memiliki NIDN atau NUPN dan dosen yang belum memiliki NIDN di lingkungan Kemristekdikti.

Sementara beasiswa PMDSU diperuntukkan bagi lulusan sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang doktor dengan masa pendidikan selama empat tahun. Pada program ini, sarjana unggul tersebut dituntut menghasilkan minimal dua publikasi hasil riset di jurnal internasional.

"Fasilitas pendanaan beasiswa PMDSU berupa hibah penelitian untuk mahasiswa sebesar Rp50-60 juta per tahun dan mendapat bimbingan penulisan publikasi ke luar negeri. Bagi promotor, mereka akan difasilitasi kerjasama SAME PMDSU ke perguruan tinggi atau lembaga luar negeri," jelas dia.

Tak hanya itu, tersedia juga beasiswa dosen ke luar negeri, yakni dilakukan melalui skema Dikti Funded Fulbright ke Amerika Serikat (AS) untuk 50 penerima, OeAD dengan Austria untuk 10 penerima, dan Newton Fund dengan Inggris untuk delapan penerima.

Pendidikan