Pendidikan

PPP tolak kebijakan 5 hari sekolah

2.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:43
11 JUN 2017
Ilustrasi
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arwani Thomafi kebijakan 5 hari sekolah akan memunculkan polemik baru. Hal itu menanggapi wacana kebijakan 5 hari sekolah yang rencana akan diterapkan Mendiknas pada tahun ajaran baru 2017.

Oleh karena itu, DPP PPP memerintahkan Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan ini dan meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius.

"Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami meminta Mendiknas untuk mengurungkan kebijakan itu," kata Arwani dalam rilis yang diterima Rimanews, Minggu (11/06/2017).

Menurutnya, kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan kita saat ini bukan mengubah jam belajar siswa, tetapi reformasi dunia pendidikan kita adalah memastikan semua anak bangsa bisa mengenyam pendidikan di sekolah, dengan pastikan kesejahteraan guru terjamin, dan sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas memadai.

"Kebijakan perubahan jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan," katanya

Ketua Fraksi PPP di MPR RI itu menambahkan, sistem dan proses belajar mengajar yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik. "Pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah Diniyyah dan sebagainya sudah berjalan dengan baik," katanya.

"Jika kebijakan 5 hari sekolah dengan menambah durasi di ruang kelas ini diterapkan maka ini akan mematikan lembaga pendidikan seperti madrasah Diniyyah.

Madrasah Diniyyah misalnya, sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan ini menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI.

"Jika kebijakan ini dipaksakan maka sama saja menganggap semua itu ahistoris," ujarnya.

Pendidikan