Bisnis

Freeport "ngambek", tolak tawaran IUPK dari Indonesia

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:45
14 FEB 2017
Reporter
Ahmad
Sumber
Rimanews

Rimanews - Perubahan status Freeport Indonesia dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi ternyata menemui hambatan karena pihak Freeport mengajukan keberatan atas isi kesepakatan yang ada.

"Freeport menolak IUPK yang ditawarkan pemerintah dan kita mengajukan syarat khusus agar dapat disetujui," kata Juru Bicara Freeport Riza Pratama di Jakarta.

Seperti diketahui Freeport belum mau menerima IUPK yang diberikan pemerintah. Sebab, IUPK yang diterbitkan pemerintah tidak memberikan jaminan stabilitas jangka panjang untuk investasi Freeport di Indonesia. Akibatnya, sampai sekarang izin ekspor konsentrat belum diberikan kepada Freeport.

Sementara, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017, aturan pajak dan royalti bersifat prevailing atau mengikuti aturan pajak yang berlaku. Sehingga, pajak yang dibayarkan Freeport berubah-ubah sesuai aturan pajak yang berlaku saat itu.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM berjanji akan menyelesaikan persoalan "ngembeknya" PT Freeport. Persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak berdampak negatif pada penerimaan negara, perekonomian di daerah penghasil tambang, para pekerja tambang Freeport, dan juga pihak Freeport.

"Namanya enggak ekspor ya jelas berdampak ke penerimaan negara. Tunggu sebentar, diharapkan masalah segera selesai, moga-moga (Freeport) bisa segera ekspor (konsentrat)," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono dalam kesempatan terpisah.

Pemerintah berjanji persoalan ini akan selesai paling lama pekan depan sudah kembali normal.  "Semoga minggu depan Freeport sudah bisa ekspor," ucapnya.

Terbaru
Bisnis