Bisnis

Freeport hentikan produksi, Pemkab Mimika bisa bangkrut

2.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
22:02
17 FEB 2017
Aktivitas pertambangan di Freeport
Reporter
Ahmad
Sumber
Antara

Rimanews - Pemkab Mimika berusaha agar pemerintah pusat mengeluarkan lagi izin PT Freeport McMoran mengekspor konsentrat, karena saat ini ketergantungan pendapatan APBD Mimika sangat tergantung dari operasional Freeport.

"Apa yang dirasakan oleh karyawan Freeport, hal yang sama juga kami rasakan di Pemda Mimika. Sebab dana royalti dan pajak-pajak yang disumbangkan oleh PT Freeport dan karyawannya itulah yang menghidupi ekonomi Kabupaten Mimika. APBD Mimika sangat bergantung pada keberlangsungan operasional PT Freeport," kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng, hari ini.

Dari total konsentrat yang dihasilkan PT Freeport selama ini, sekitar 60 persen diekspor ke luar negeri. Sisanya sekitar 40 persen dipasok ke PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. Ijin ekspor konsentrat PT Freeport telah habis masa berlakunya sejak 11 Januari 2017.

Eltinus mengatakan, dirinya dapat memahami situasi dan kondisi yang kini dirasakan karyawan Freeport dan berbagai perusahaan kontraktor serta privatisasinya.

Sekitar 32.200 karyawan Freeport dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya kini terancam kehilangan pekerjaan lantaran produksi tambang Freeport kini berhenti sementara waktu.

Penghentian produksi tambang Freeport baik tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah (underground) hingga pabrik pengolahan di Mil 74 Tembagapura lantaran pemerintah belum menerbitkan ijin ekspor konsentrat kepada PT Freeport.

Bupati Omaleng mengaku tidak bisa mengambil tindakan apapun terhadap situasi yang kini terjadi di PT Freeport, dimana perusahaan itu kini mulai merumahkan sekitar 300 karyawannya. Sedangkan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktor diketahui kini mulai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagian karyawannya.

"Kalau kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus dan PT Freeport tidak lagi beroperasi maka secara otomatis penerimaan daerah Mimika tahun ini akan turun drastis. Dari Rp3 triliun lebih target penerimaan daerah Mimika tahun 2017, mungkin sekitar Rp2 triliunnya akan hilang. Anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membayar gaji pegawai, sementara pembangunan fisik mungkin tidak akan ada lagi," ujar Omaleng.

Terbaru
19 Mei 2017 | 11:59
Djarot resmikan Jakmart
10 Mei 2017 | 18:17
Freeport PHK 178 karyawan