Bisnis

Tarif bawah taksi online pintu masuk pemberangusan industri kreatif

5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
11:15
02 APR 2017
Editor
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

Rimanews – Hipunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Kemenhub tidak mempersulit keberadaan taksi berbasis online dengan menetapkan tarif batas bawah. Hipmi khawatir, revisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan PM Nomor 32 Tahun 2016 akan menjadi pintu masuk pemberangusan industri kreatif nasional.

“Kita khawatir, revisi ini hanya akan menjadi pintu masuk pihak-pihak tertentu yang bisnisnya konvensional untuk memberangus inovasi di industri kreatif,” ujar Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Hipmi Anggawira di Jakarta hari ini.

Sebagaimana diketahui, Kemenhub, Sabtu (1/4/2017) telah menerapkan aturan mengenai taksi online. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan PM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Terdapat 11 Poin aturan taksi online yang mengalami revisi diantaranya penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas.

Anggawira mengatakan, Kemenhub sebaiknya tidak perlu mengatur tarif batas bawah taksi online. Tarif tersebut sebaiknya diserahkan saja ke mekanisme pasar. Sebab dengan persaingan tersebut, justru konsumen yakni masyarakat luas juga yang diuntungkan.

”Pandangan Hipmi jelas. Tarif transportasi, utamanya online itu, tidak perlu diatur-aturlah. Serahkan saja ke mekanisme pasar. Mereka yang tidak kompetitif dan tidak mau melakukan inovasi dan menolak model bisnis terbaru ya memang harus tersingkir. Ini kan sudah eranya persaingan terbuka,” ujar Anggawira.

Anggawira mengatakan, meski tarifnya sangat terjangkau, pelayanan angkutan online sejauh ini sangat bagus dan nyaman.

”Sebab itu, pengaturan ini akan menjadi disinsentif bagi taksi online,” pungkas Anggawira.

Dia mengatakan, inovasi yang menguntungkan dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional semestinya didukung. “Kita tidak tolak pengaturan tapi jangan sampai dibikin sulit dan dihambat, lalu melemahkan daya saing angkutan nasional kita,” katanya.

Anggawira mengingatkan, 11 poin penting aturan taksi online yang direvisi oleh pemerintah semangatnya untuk justru mempersulit dan meningkatkan biaya investasi serta biaya operasional taksi online.

“Misalnya ada kewajiban memiliki pool, bengkel, STNK atas nama perusahaan dan sebagainya. Ini jelas-jelas semangatnya mempersulit dan mau menyamakan dengan taksi konvensional,” katanya

 Anggawaira khawatir, aturan baru Kemenhub ini dapat menjadi pembenaran bagi pelaku bisnis konvensional lainnya untuk memberangus inovasi di industri kreatif melalui lobi-lobi ke pemerintah untuk membuat regulasi penghambat sejenis.

“Kita khawatir sektor lain juga diberangus juga dengan regulasi nanti oleh pelaku usaha konvensional misalnya finansial teknologi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kreatifitas anak-anak muda jadi mati,” ujar dia.

Oleh Sebab itu, Hipmi meminta Kemenhub tidak perlu melakukan revisi aturan yang sifatnya memberangus industri kreatif.  “Apalagi bisnis-bisnis online atau daring ini banyak melibatkan anak-anak muda. Tentu ini merisaukan anak-anak muda. Mereka takut berkreasi sebab regulasi ke depan bisa memberangus mereka. Kita minta Kemenhub kaji ulang, serahkan saja ke pasar,” pungkas dia.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
20 April 2017 | 10:30
Rini sebut Indonesia akan digdaya
5 April 2017 | 07:12
Stok sembako aman hingga Juli
4 April 2017 | 09:42
Pembangunan Gili Mas dipercepat
30 Maret 2017 | 10:02
Harga minyak dunia kembali naik
Bisnis