Investasi

Kepala BKPM: fokus perbaiki indikator kemudahan berusaha

3.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
22:20
16 FEB 2017
Dok: Kepala BKPM, Thomas Lembong
Reporter
Ahmad
Sumber
Antara

Rimanews - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan bahwa ada tiga fokus utama yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki indikator bisnis dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, yaitu melalui sosialisasi, perubahan bertahap dan pembenahan fundamental.

"Kita bagi fokus kepada tiga aspek," katanya, seusai mengikuti rapat koordinasi membahas peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) di Jakarta, hari ini.

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution itu dilakukan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia versi Bank Dunia (World Bank/WB) yang saat ini berada di posisi 91 dari 190 negara.

Ia menjelaskan proses sosialisasi terkait kebijakan pemerintah di sektor investasi akan dilaksanakan kepada para pebisnis, karena Bank Dunia kembali melakukan survei kemudahan berusaha pada Maret 2017.

"Sosialisasi kita tahun lalu telat, banyak perbaikan, tapi tidak sempat kita sosialisasikan kepada responden. Padahal, banyak aspek yang sudah ada perubahan seperti penyambungan listrik dan pembuatan izin perusahaan," katanya.

Kemudian, menurut dia, pemerintah akan melakukan perubahan secara bertahap (incremental) atas 10 indikator kemudahan berusaha yang menjadi basis penilaian survei kemudahan berusaha Bank Dunia.

"Kita melakukan perubahan yang bersifat incremental, moga-moga dari masing-masing sepuluh komponen indeks ada perbaikan," ungkapnya.

Terakhir, dikemukakannya, pembenahan fundamental akan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang selama ini dinilai masih menghambat iklim investasi, karena prosedur perizinan yang dianggap terlalu lama dan menyulitkan para pebisnis.

"Perubahan fundamental ini yang paling berat, karena mungkin akan memerlukan upaya multi tahun, termasuk di perundang-undangan," demikian Thomas Lembong.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menambahkan bahwa perubahan bertahap yang bisa dilakukan di sektor lahan adalah penyederhanaan proses izin pendirian bangunan, tanda daftar perusahaan maupun biaya notaris.

"Masalah izin itu akan dipendekkan, tahun lalu kita sudah relatif bagus, tapi diharapkan peringkat bisa turun lagi peringkat ke angka yang lebih kecil," ujarnya.

Terbaru
Investasi