Investasi

Jonan: pemerintah siap hadapi gugatan Freeport

5.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
22:14
23 FEB 2017
Dok. Menteri ESDM Ignasius Jonan
Reporter
Ahmad Dhani
Sumber
Antara

Rimanews - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyatakan, pemerintah siap jika pihak PT Freeport Indonesia membawa kasus perubahan status kontrak karya ke mahkamah arbitrase internasional.

"Tidak hanya siap menghadapi, tapi pemerintah juga bisa membawa kasus ini ke arbitrase," kata Jonan, usai pengukuhan mahasiswa baru Program Doktor dan Magister Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis.

Perundingan antara pemerintah dengan Freeport telah berkembang menjadi isu nasional, setelah Freeport menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan akan berpegang teguh pada kontrak karya. Freeport kemudian mengancam akan membawa sengketa itu ke arbritase, sambil melakukan PHK karyawan, memutus kontrak perusahaan-perusahaan kontraktor dan subkontraktor.

Jonan tidak menjawab apakah pemerintah akan mendahului membawa sengketa pertambangan dengan PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Arbitrasi Internasional, atau tidak. Tapi menurut Jonan, gugatan ke mahkamah arbitrase  lebih baik ditempuh Freeport jika tidak menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah. 

"Kan ada beberapa pilihan. Pertama, jika tidak berkenan silahkan pembicaraan kepada parlemen dan pemerintah untuk mengadakan amandemen UU Minerba kalau bisa. Selain itu, silakan bawa ke arbitrase," ucapnya.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo tetap mendorong investasi, baik swasta asing maupun domestik supaya ada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, investor agar mematuhi syarat-syarat yang sudah diberikan Indonesia.

"Pemerintah sudah menerbitkan izin usaha pertambangan umum sebagai pengganti perjanjian kontrak karya. Dalam izin usaha itu pemegang perjanjian kontrak karya dapat tetap mempertahankan kontrak karya itu," kata Jonan.

Dia mencontohkan, perusahaan lain juga tetap kontrak karya tapi tetap mengikuti UU Minerba tahun 2009. Dalam UU Minerba itu menghendaki konsep hilirisasi terjadi. "Pada pasal 170 UU Minerba itu, mewajibkan semua pemegang kontrak karya wajib melakukan pengolahan dan pemurnian dalam jangka waktu lima tahun sejak UU ini diterbitkan," ujar dia.

KATA KUNCI : , , , , ,
Investasi