Investasi

Investor masih keluhkan perizinan investasi

4.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:23
24 FEB 2017
Dok. Thomas Lembong
Editor
Sumber
setkab.go.id

Rimanews - Masalah perizinan investasi masih menjadi keluhan investor yang akan menanamkan modalnya di daerah, kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

"Banyaknya prosedur dan persyaratan, lamanya waktu dan biaya yang cukup tinggi sehingga menimbulkan ketidakpastian," kata Lembong kepada wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi BKPM dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se Indonesia, di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, seperti dikutip laman Setkab hari ini.

Tahun lalu, pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahkan, presiden Joko Widodo menginginkan izin investasi bisa diselesaikan dalam waktu satu jam. Sebelum tahun 2015, misalnya untuk izin investasi listrik diperlukan 49 perizinan yang memakan waktu 923 hari, namun, sejak Januari 2015 perizinan itu telah disederhanakan sampai dengan 25 perizinan dengan waktu 256 hari.

Lembong meyakini, dengan nomenklatur yang sama DPMPTSP akan lebih memudahkan koordinasi antara Pusat dan Daerah. Ia menyebutkan, pemerintah telah melakukan penguatan organisasi dan penyamaan nomenklatur DPMPTSP, baik Provinsi, maupun Kota.

Saat ini, lanjut Lembong, telah terbentuk 53 DPMPTSP di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. 
"Target investasi nasional tahun ini sebesar Rp678,8 triliun, dapat tercapai bila kerja dilakukan secara sinergi dan harmonis antara pusat dan daerah," kata Lembong.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam pengarahannya mengingatkan, bahwa investasi sangat penting, karena menyangkut pertumbuhan.

Tjahjo, karena itu, meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bisa menyederhanakan aturan-aturan yang saat ini jumlahnya mencapai 43 ribu peraturan. "Negara kita bukan negara hukum, tetapi negara peraturan," ujar Tjahjo.

KATA KUNCI : , ,
Investasi