Investasi

Jonan: izin ekspor Freeport hanya sementara

7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:33
06 APR 2017
Menteri ESDM Iganasiun Jonan (Foto: Antara)
Editor
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Menteri ESDM Ignatius Jonan memastikan izin ekspor konsentrat yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia hanya sementara, menyusul rencana perubahan dari Kontrak Karya Freeport ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK.

"Yang sementara itu izin ekspornya, karena tiap enam bulan kita akan review," kata Jonan seusai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana kepresidenan Jakarta, seperti diberitakan Antara, hari ini.

PT Freeport Indonesia mendapat izin ekspor konsentrat selama delapan bulan seturut kisruh Freeport bermula dari rencana pemerintah mengubah status PT Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia. Namun Freeport ngotot tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam Kontrak Karya tahun 1991 silam.

Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status Kontrak Karya (KK), Freeport menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan banyaknya karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.

Jonan mengatakan, bahwa pada awalnya Freeport menolak menerima perubahan dari kontrak karya ke IUPK, namun setelah berunding selama tiga bulan akhirnya perusahaan pertambangan dari Amerika Serikat itu menerimanya. 

"Karena kalau tidak menerima perubahan kontrak karya menjadi rezim izin, yaitu IUPK, ya tidak bisa ekspor," kata Jonan.

Mantan Menteri Perhubungan ini menjelaskan, tidak semua pemegang kontrak karya mengubah menjadi IUPK, jika mereka sudah memiliki kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelter).

"Sebenarnya tidak harus kalau pemegang kontrak karya sudah membuat kegiatan pengolahan dan pemurnian. Itu tetap izinnya kontrak karya enggak apa-apa, sampai kontraknya berakhir," ungkap Jonan.

Dia mencontohkan perusahaan-perusahaan tambang mineral logam yang mempertahankan kontrak karya, tapi mereka tidak harus mengubah menjadi IUPK karena mereka sudah membangun smelter.

Menurut Jonan, Freeport dalam status kontrak karya tetap bisa menambang dan menjual hasil ke dalam negeri tidak masalah, namun tidak bisa ekspor.

"Akhirnya (Freeport) mau sama IUPK. Kita malah kasih delapan bulan dari Februari, atau enam bulan dari sekarang," kata Jonan.

Dia mengatakan ijin ekspor Freeport ini akan dievaluasi terkait pembangunan smelter. "Kalau bangun smelter kita akan cek di lapangan tiap tiga bulan kita kirim verifikator independen. Cek ada progresnya enggak," jelasnya.

Jonan juga mengatakan dalam enam bulan ke depan ini juga akan dilanjutkan perundingan masalah perpajakan dan retribusi. "Itu termasuk itu. Kalau nanti setelah enam bulan mereka tidak membuat smelter, tidak ada progress smelter dan sebagainya, ya kita cabut izin ekspornya. Yang sementara itu izin ekspor, bukan IUPK," tegas Jonan. 

Terbaru
Investasi