Investasi

Luhut: isu Freeport dipelintir

6.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:49
28 APR 2017
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Antara)
Reporter
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Isu Freeport yang menjadi perhatian banyak kalangan dinilai telah dipelintir, kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam diskusi di Washington DC.

“Isu Freeport telah dipelintir supaya memanas. Padahal kami ingin agar investasi asing langsung masuk ke Indonesia, tetapi setelah Freeport berada di negara kami selama lebih dari 50 tahun, kami ingin mendapat suara mayoritas dalam kontrak berikutnya, dan hal ini juga telah dinyatakan dalam kontrak sebelumnya,” jelas Luhut dikutip dari laman VoA Indonesia, hari ini.

Polemik antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang meruncing sejak Februari lalu, mulai menunjukkan titik terang. Kementerian Perdagangan pekan lalu (21/4) mengeluarkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat bagi PT. Freeport Indonesia, yang berlaku hingga 16 Februari 2018. 

Surat ini dikeluarkan sehari setelah Freeport Indonesia mengajukan permohonan resmi untuk mengekspor konsentrat tembaga sebesar 1.113.105 wet metric ton (WMT). Berbekal surat ini Freeport Indonesia bisa mulai mengekspor konsentrat sesuai rekomendasi Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM 17 Februari lalu.

Luhut yang berada di Washington DC untuk mengikuti IMF Spring Meeting bersama beberapa pejabat terkait lainnya, juga mengaitkan Freeport dengan fokus kebijakan Amerika saat ini yaitu “Amerika First” atau “Amerika yang Pertama”.

“Kami belajar demokrasi dari Amerika. Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia sekarang. Kami membuktikan bahwa kami cukup dewasa untuk berdemokrasi. Tetapi kemudian kami juga belajar dari Amerika yang baru-baru ini mengatakan Amerika yang Pertama'," ujar Luhut.

"Dan Indonesia pun segera mengatakan wow saudara kita yang memiliki demokrasi terbesar di dunia saja mengatakan 'Amerika yang Pertama', mengapa kita juga tidak mengatakan 'Indonesia yang Pertama'. Kini kita melihat ekuilibrium hal ini. Anda seharusnya memahami posisi kami sebagai pejabat pemerintah. Jika tidak maka akan menjadi bumerang bagi kami. Karena sekarang semua data beredar luas di pasar. Anda tidak lagi bisa menyembunyikannya seperti dulu."

Ditemui seusai diskusi Luhut mengakui bahwa isu ini ikut dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Amerika Mike Pence pekan lalu.

“Freeport itu diselesaikan dengan spirit sesuai UU dan perjanjian. Presiden juga mengatakan sangat menyambut baik investasi asing langsung atau FDI. Tapi spiritnya harus memberi keuntungan pada rakyat Indonesia. Makanya saya katakan tadi, setelah 50 tahun Freeport di Indonesia masa enggak boleh jadi pemegang saham mayoritas? Itu yang disampaikan Presiden pada Pence," kata Luhut lagu. 

Pence, kata Luhut, akhirnya mengerti bahwa masalahnya tidak serumit apa yang berkembang. 

Pemerintah Indonesia dan Freeport, sambung Luhut, masih merundingkan perubahan kesepakatan peralihan kontrak dari sistem Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus.

Jika dalam status kontrak karya posisi negara dan perusahaan itu setara, maka dalam status IUPK posisi negara selaku pemberi ijin menjadi lebih tinggi, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku dan perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya, yaitu sedikitnya 51% pada pemerintah Indonesia atau perusahaan swasta nasional.

Februari lalu PT. Freeport Indonesia mengatakan tidak akan menerima perubahan itu dan tetap bersikukuh menggunakan status kontrak karya. Freeport juga mengajukan keberatan dan mengancam akan menyelesaikan perselisihan lewat mahkamah arbitrase internasional jika tidak berhasil menemukan jalan keluar.

Hingga saat ini belum ada informasi tentang kelanjutan ancaman Freeport ini setelah dikeluarkannya ijin ekspor konsentrat tembaga pekan lalu.

Investasi