Ekonomi

Freeport dan Pemerintah diminta pulihkan kerusakan lingkungan di Papua

2.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
04:03
07 MAR 2017
Dok. aktivitas pertambangan PT Freeport di Papua
Reporter
Sumber
Rimanews

Rimanews - PT. Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia jangan hanya membahas perubahan status PT Freeport Indonesia dan divestasi saham saja, tapi juga harus memulihkan kerusakan-lingkungan dan menyelsaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua.

Dalam siaran pers yang diterima Rimanews, kemarin, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyu Wagiman berpendapat, pemerintah Indonesia dan PT. Freeport harus menyiapkan dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu hidup masyarakat Papua dengan mencadangkan sumber daya alam bagi generasi Papua mendatang.
 
"Selama 50 tahun beroperasinya, masyarakat Papua menilai PT Freeport Indonesia telah merampas lahan milik masyarakat adat di Papua," katanya.

Hutan-hutan adat milik masyarakat Amungme dan Kamoro, menurut Wahyu dikonversi menjadi lahan tambang, yang dalam praktiknya menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan hidup di wilayah Timika.
 
Pada 10 Februari 2017 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Minerba). Dalam regulasi tersebut, perusahaan tambang yang diperbolehkan ekspor hanya mereka yang memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya berkomitmen untuk membangun smelter, divestasi 51 persen saham bagi perusahaan asing, serta mengubah status KK menjadi IUPK. Berdasarkan PP ini, Pemerintah Indonesia resmi menyetujui perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi PT Freeport Indonesia dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Namun belakangan, PT Freeport Indonesia menolak perubahan status KK menjadi IUPK. Akibatnya, PT Freeport Indonesia tidak lagi memiliki izin ekspor. PT Freeport Indonesia pun kemudian mengancam akan membawa kekisruhan ini ke jalur arbitrase internasional. PT Freeport Indonesia juga melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya dengan alasan perusahaan tidak dapat mengekspor hasil produksinya.
 
Masyarakat Papua, kata Wahyu, sangat mengharapkan ketegasan pemerintah Indonesia untuk memaksa PT Freeport Indonesia mematuhi UU Minerba dan menjalankan kewajiban-kewajibannya selama beroperasi di Indonesia. 

Eksploitasi minerba di wilayah konsensi PT. Freeport kata Wahyu, seharusnya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi Papua sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Papua mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Karenanya, pelibatan masyarakat Papua dalam upaya penyelesaian sengketa antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia menjadi penting. 
"Masyarakat adat Amungme dan Kamoro harus dilibatkan dalam setiap proses dan pembahasan mengenai masa depan pengelolaan konsensi tambang PT. Freeport," katanya.

Mengingat, pada awal pemberian Kontrak Karya pertama oleh Presiden Soeharto kepada PT Freeport Indonesia, masyarakat yang terdampak operasi perusahaan tersebut, khususnya sebagian besar suku Amungme dan Kamoro, tidak pernah dilibatkan dalam penyerahan hutan adat milik suku Amungme dan suku Komoro.

KATA KUNCI : , ,
Terbaru
20 Juli 2017 | 12:28
Nam Air buka rute Biak-Nabire
19 Juli 2017 | 19:39
Jokowi terbitkan PP Migas
19 Juli 2017 | 13:50
AJB 1912 rugi Rp 20 triliun
18 Juli 2017 | 20:30
Go-Jek di Garut ilegal
Ekonomi