Ekonomi

Ombudsman: ratusan komisaris BUMN rangkap jabatan

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:33
05 MEI 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Komisioner Ombudsman, A. Alamsyah Saragih mengatakan hampir separuh Komisaris di BUMN saat ini telah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait etika dan kepatutan dalam menjalankan jabatannya.

Pelanggaran tersebut yakni dengan merangkap jabatan saat menjalankan jabatannya, Menurutnya dari hasil pemantauan di 144 unit BUMN berbagai sektor, Lembaganya telah menemukan ada 222 dari 541 komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merangkap jabatan.

"Dari 144 unit yang dipantau, ditemukan 541 komisaris yang 222 (41 persen), diantaranya berpotensi merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik," katanya saat diskusi Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah di Gedung KPK, Kuningan Jakarta.

Menurutnya penemuan itu masih bersifat sementara karena masih belum menyentuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Lebih miris lagi, Alamsyah mengatakan di beberapa daerah ada laporan bahwa sekretaris daerah hingga kepala dinas ditempatkan pada posisi komisaris BUMD. 

"Temuan sementara ini masih dalam tahap verifikasi dan konfirmasi oleh Ombudsman," kata dia.

Almasyah menilai rangkap jabatan tersebut sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu jika dibiarkan, bukan hanya menyangkut konflik kepentingan, tetapi juga pemborosan dan melanggar etika. 

"Kalau diteruskan, orang tidak intens, rangkap penghasilan, kadang-kadang jadi tempat untuk tempat kerabat. Kita lihat lebih jauh lagi, ini juga soal etik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku tidak setuju dengan rangkap jabatan baik di pemerintahan maupun pejabat BUMN. Pasalnya, konflik kepentingan saat mereka menjalankan tugas sangat besar. 

Oleh karena itu ia beranggapan rangkap jabatan itu harus segera dihapuskan agar saat menjalankan tugasnya itu BUMN bisa lebih maju.

"Harusnya tidak boleh rangkap jabatan. Dipilih orang yang full time, ahli dan menguasai masalah," tandasnya. 

Senada dengan Ketua KPK, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo menilai fenomena rangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan ini menjadi akar terjadinya kecurangan dan korupsi. 

"Adanya benturan kepentingan itulah akar sebab musabab terjadinya kecurangan atau korupsi," tegasnya.

Terbaru
Ekonomi