Ekonomi

Pertumbahan ekonomi harus mampu sejahterakan rakyat

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
10:33
05 MEI 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kolumnis South China Morning Post, Jake Van Der Kamp menyoroti pernyataan Presiden Jokowi dalam kolom opininya terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ketiga terbesar setelah India dan Cina.

Dalam opininya itu, Jake menguraikan bahwa pertumbuan ekonomi Indonesia pada kisaran sebesar 5 persen berada pada urutan ke-13, dan bukan ke-3 yang disebut-sebut oleh Jokowi. Tulisan itu sontak menjadi polemik.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan, Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia bukan urusan tinggi-tinggian, bukan urusan besar-besaran.

Tapi, urusan seberapa hebat ia mampu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itulah tugas konstitusional pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentang bagaimana ia tumbuh secara berkualitas.

"Pertanyaannya, apakah ekonomi yang dibangga-banggakan itu sudah mampu membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran; kemiskinan; dan ketimpangan?"   kata Heri di Jakarta, Jumat (05/05/2017).

Dari data yang ada, pada tahun 2015 ekonomi nasional hanya tumbuh 4,79%, tahun 2016 sebesar 5%, dan pada tahun 2017 diprediksi mencapai 5,2%. Sayangnya, pertumbuhan itu kurang berkontribusi besar terhadap persoalan bangsa: pengangguran cenderung naik; kemiskinan makin dalam; dan ketimpangan semakin mengangga

"Pada sudut pengangguran, jika dibandingkan dengan angka tahun 1986 yang hanya 2,7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 5,61 persen pada tahun 2016 atau naik hampir 3 persen.

"Jika dibandingkan dengan sebelum krisis 1998 yang hanya 5,61 persen, rata-rata TPT pasca krisis meningkat drastis menjadi 7,94%. Artinya, pertumbuhan yang ada selama ini belum memberi perbaikan yang signifikan atas masalah pengangguran. Lalu apa yang mesti dibanggakan dari pertumbuhan yang seperti itu?" ujarnya.

Pada sudut kemiskinan, periode sebelum Jokowi, tingkat kedalaman kemiskinan ada pada angka 1,75 (tahun 2014). Namun, pada tahun 2015 memburuk menjadi 1,97 pada tahun 2015 dan 1,94 pada tahun 2016. Lebih jauh, kedalaman kemiskinan di desa masih lebih parah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Lebih jauh lagi, kemiskinan di luar Pulau Jawa melebihi kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen. Sekali lagi, lalu apa yang bisa dibanggakan dari pertumbuhan ekonomi semacam itu?

Selanjutnya pada sudut ketimpangan, jika dibandingkan sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan ekonomi. Sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka ketimpangan hingga bisa mencapai 0,35. Namun, hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi masih belum mampu melepaskan rakyat dari ketimpangan yang terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,39 sampai dengan 0,40.

"Artinya, pembangunan hingga saat ini, pembangunan yang belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan," kata Heri.

Selanjutnya, ketimpangan juga terjadi pada kepemilikan rekening simpanan. Rekening simpanan di perbankan nasional didominasi oleh deposan dengan nilai simpanan kecil, di mana 120 juta rekening atau 97,6 persen hanya bernilai nominal kurang dari Rp 100 juta  Di sisi lain, rekening simpanan dengan nilai nominal di atas 5 miliar rupiah hanya 0,1 persen dari total rekening yang ada. Pun dengan pemilikan kekayaan di Indonesia, sebanyak 50,3 persen kekayaan di Indonesia dimiliki oleh hanya 1% rumah tangga di Indonesia. Ini benar-benar timpang.

"Inilah ketimpangan yang diproduksi oleh pertumbuhan ekonomi disebut-sebut nomor 3 terbesar itu. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang rentan memicu instabilitas sosial, politik dan keamanan, juga berpotensi menjadi ancaman revolusi. Lalu apa yang bisa dibanggakan?" ujarnya.

 Akhirnya, kita tidak bisa berbangga diri dengan pertumbuhan ekonomi yang belum mampu melaksanakan tugas konstitusionalnya sepenuhnya. Beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah saat ini, antara lain :

"Pertama, pemerintah jangan hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi. Tapi, juga harus melihat dampak pertumbuhan tersebut terhadap pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan," ungkapnya.

Kedua, pemerintah tetap mesti realistis dalam mematok pertumbuhan ekonomi dan secara jujur mengakui bahwa sejak krisis 1998 ini belum ada capaian ekonomi yang berkualitas dan sesuai dengan tugas konstitusional yang seharusnya.

Katanya, investasi harus menjadi perhatian yang serius sebagai tulang punggung ekonomi. Terkait rasio tabungan terhadap PDB yang berada di level 34%, itu adalah salah satu cara untuk menopang kebutuhan investasi. Tapi, yang diperlukan sekarang adalah bukan sekadar angka-angka di kertas, tapi eksekusi yang konkret. Selanjutnya pemecahan atas masalah investasi harus sungguh-sungguh seperti penyederhanaan izin dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor harus menjadi fokus pemerintah baik di pusat dan di daerah.

Keempat, pemerintah pusat harus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah harus terbangun dengan baik. Masih banyak daerah-daerah yang belum mengadopsi langkah-langkah debirokratisasi di pusat.

"Berhentilah berpolemik dan membangun pencitraan dengan memosisikan diri sebagai korban sebagaimana kasus tulisan pengamat ekonomi di South China Morning Post, Jake Van Der Kamp," ujarnya.

Terbaru
20 Juli 2017 | 12:28
Nam Air buka rute Biak-Nabire
19 Juli 2017 | 19:39
Jokowi terbitkan PP Migas
19 Juli 2017 | 13:50
AJB 1912 rugi Rp 20 triliun
18 Juli 2017 | 20:30
Go-Jek di Garut ilegal
Ekonomi
Sponsored