Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi hingga 6,1 %, berkualitas atau memble?

1.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:06
20 MEI 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Reuters

Rimanews - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam pengantar dan ketarangan pemerintah dalam ekonomi makro TA 2018, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 berkisar antara 5,4 - 6,1%. 

"Saat ini, rakyat sudah bosan dengan pidato-pidato terkait pertumbuhan ekonomi. Bagi rakyat, tidak soal berapapun pertumbuhan ekonomi. Yang terpenting adalah apakah pertumbuhan itu bisa membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran, kemiskinan,  dan ketimpangan? Pendeknya, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas," kata anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta

Kembali lagi, pemerintah menyodorkan sebuah proposal pertumbuhan ekonomi yang ambisius hingga ditaksir mencapi 6,1%. 

"Pertanyaan besarnya, pertumbuhan itu berkualitas tidak, atau justru kembali memble," tanya politisi Partai Gerindra itu.

Dari data yang ada, pada tahun 2015 ekonomi nasional hanya tumbuh 4,79%, tahun 2016 sebesar 5%, dan pada tahun 2017 diprediksi mencapai 5,2%. Sayangnya, pertumbuhan itu kurang berkontribusi besar terhadap persoalan bangsa seperti pengangguran cenderung naik, kemiskinan makin dalam dan ketimpangan masih menganga.

Pada sudut pengangguran, jika dibandingkan dengan angka tahun 1986 yang hanya 2,7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 5,61 persen pada tahun 2016 atau naik hampir 3 persen. Jika dibandingkan dengan sebelum krisis 1998 yang hanya 5,61 persen, rata-rata TPT pasca krisis meningkat drastis menjadi 7,94%. Artinya, pertumbuhan yang ada selama ini belum memberi perbaikan yang signifikan atas masalah pengangguran. 

Lalu, pada sudut kemiskinan, periode sebelum Jokowi, tingkat kedalaman kemiskinan ada pada angka 1,75 (tahun 2014). Namun, pada tahun 2015 memburuk menjadi 1,97 pada tahun 2015 dan 1,94 pada tahun 2016. Lebih jauh, kedalaman kemiskinan di desa masih lebih parah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Lebih jauh lagi, kemiskinan di luar Pulau Jawa melebihi kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen. 

Selanjutnya pada sudut ketimpangan, jika dibandingkan sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan ekonomi. Sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka ketimpangan hingga bisa mencapai 0,35. Namun, hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi masih belum mampu melepaskan rakyat dari ketimpangan yang terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,39 s.d. 0,40. Artinya, pembangunan hingga saat ini belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan. 

Soal lain yang mestinya disoroti juga adalah soal kepemilikan kekayaan di Indonesia. Saat ini, sebanyak 50,3 persen kekayaan di Indonesia dimiliki oleh hanya 1% rumah tangga di Indonesia. Ini benar-benar timpang. Inilah ketimpangan yang diproduksi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang rentan memicu instabilitas sosial, politik dan keamanan, juga berpotensi menjadi ancaman revolusi. 

"Sebab itu, ke depan, pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan harus mampu menghadirkan ekonomi yang tidak saja tumbuh tinggi, tapi juga bisa berkontribusi bagi madalah bangsa," ujar dia.

Terbaru
19 Mei 2017 | 11:59
Djarot resmikan Jakmart