Haruskah Mentan diganti alumni IPB?

REPORTED BY: Fathor Rasi

Haruskah Mentan diganti alumni IPB?

Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Dies Natalis ke-54 Institut Pertanian Bogor (IBP) di Kampus Dramaga, Bogor, Jawa Barat, 6 September 2017, dikritik Rifda Ammarina, alumni IPB angkatan 20. Dalam pidatonya itu, Presiden Jokowi sempat menyindir civitas akademika universitas tersebut dengan mempertanyakan banyaknya lulusan dari Institut Pertanian Bogor yang bekerja di bank.

Presiden mengatakan, para ahli pertanian lulusan IPB sangat dibutuhkan untuk memajukan sistem pertanian kita, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani sehingga berdampak pada kesejahteraan mereka. Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan, konsep korporasi sangat baik untuk diterapkan dalam sistem pertanian, peternakan, dan perikanan kita. Dengan mengkorporasikan mereka, proses produksi dari hulu ke hilir dapat terkontrol dan hasil penjualannya dapat langsung didistribusikan ke pasar baik melalui retail maupun teknologi online, dan ini membutuhkan keahlian alumni universtais seperti IPB.

Sebelum meanggapi pidato Jokowi itu, Rifda memberkenalkan profesi yang ia geluti saat ini. Dia pun bersyukur karena sejak 2005 telah memperjuangkan promosi dan edukasi pertanian Indonesia melalui Agrinex Expo dan saat ini sedang membangun usaha Pertanian dengan komoditas Rempah Di Maluku Utara dan Hortikultura di Pandeglang Banten.

Almuni IPB itu mengeluhkan betapa sulitnya mengakses lahan pertanian, termasuk suitnya mendapat akses pembiayaan bank dengan agunan lahan pertanian non sawit.

"Betapa sulitnya benih berkualitas dan pupuk dengan harga terjangkau dan betapa tidak pastinya harga jual hasil pertanian karena kebijakan impor yang pemerintan Bapak lakukan," keluh pemilik akun facebook Rifda Ammarina ke Jokowi.

Kondisi tersebut, lanjut Rifda, menjadi kendala untuk menarik lebih banyak pemain baru di sektor pertanian. Dia pun mengungkapkan betapa sedikitnya alumni IPB yang berkerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Karena kalau banyak alumni IPB di bank BUMN maka mustinya mudah pembiayaan kebun buah dengan agunan lahan pertanian, sehingga bukan kebun besar saja seperti sawit tapi juga kebun buah kecilpun bisa dibiayai," tulisnya.

Menurutnya, kalau saja banyak alumni IPB di Kementrian Perdagangan bisa jadi akan mudah membatasi impor untuk menolong produk pertanian lokal di pasar Indonesia dan ekspor. 

"Dan bila banyak alumni IPB di Kementrian Perindustrian rasanya mudah akan hadirnya industri pengolahan di sentra-sentra produksi pertanian sehingga harga saat panen tidak merugikan petani," jelas Rifda.

Rifda pun yakin apabila Menteri Pertanian (Mentan) diganti dengan alumni IPB, maka sektor pertanian akan semakin produktif.

"Pak Jokowi, saya inshaa Allah cukup yakin, kalau saja Bapak copot Menteri Pertanian dan gantikan dgn alumni IPB yg handal maka akan hadir kebijakan-kebijakan yang mendorong produktivitas pertanian dengan efisien juga sesuai kebutuhan alias tidak mubazir dan asal-asalan seperti saat ini," ujarnya.

Rifdapun berpesan ke Jokowi daripada mempertanyakan kiprah alumni IPB di Pertanian, lebih baik mengganti Mentan dengan alumni IPB dengan mengubah kebijakan impor, pembiayaan pertanian dan akses lahan pertanian. 

Persoalan Lahan

Minimnya lahan pertanian juga menjadi salah satu sebab utama jauhnya petani dari sejahtera. Satu sisi, lahan yang dimiliki setiap petani tidak cukup luas untuk dapat menopang kehidupan mereka. Sangat jarang ada yang memulai usaha tani dengan menyewa lahan, kecuali mereka yang sudah terbiasa dengan sistem tradisional. Anak muda pasti kesulitan jika tidak memiliki lahan sendiri.

Lagipula, lahan pertanian juga menyembpit karena konversi secara besar-besaran untuk industri dan perumahan, yang mencapai113.000 hektar per tahun. Pada 2013, Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin menyebut data luas kepemilikan lahan per keluarga Indonesia tergolong terendah di dunia, terutama sawah dan perkebunan. Luas lahan per kapita per orang hanya 0,03 hektar.

Badan Pusat Statistik mencatat pada 2002 persawahan di Indonesia mencapai 11,5 juta hektar, tetapi tahun 2012 tersisa 8,08 juta hektar. Tahun 2013, Kadin menyebut luas lahan hanya mencapai 7,75 juta hektar dengan populasi 240 juta orang. Angka tersebut cuma 1/4 dari luas lahan yang dimiliki Thailand, yang mencapai 31,84 juta hektar dengan populasi 61 juta orang.

Di saat kekuasaan petani rakyat atas lahan yang menyusut, kepemilikan kepemilikan lahan perkebunan oleh perusahaan swasta besar atau korporasi luar negeri justru naik. Hal ini mengindikasikan kelemahan “petani asli” yang disebut dalam data statistik.

 

 

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...