Kehati-hatian dalam izin operasi perguruan tinggi asing di Indonesia

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kehati-hatian dalam izin operasi perguruan tinggi asing di Indonesia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengkaji secara komprehensif terkait masuknya  perguruan tinggi (PT) asing di Indonesia dengan penyertaan modal dominan, hingga 67 persen.  

“Pembagunan PT asing ini perlu dihitung dampaknya, perlu kehati-hatian. Kami minta Kemenristek Dikti mengkaji ulang hal ini secara komprehensif,” tegas Ferdiansya di Jakarta, Senin (08/1/2018).

Terlebih, diketahui salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menciutkan jumlah perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini berjumlah 4,575 institusi akan dikurangi menjadi sekitar 3.500 institusi.

“Penutupan atau penggabungan perguruan tinggi ini  akan memberikan dampak. Kita harus perhatikan dampak terhadap mahasiswanya, dosen, serta bagaimana perhitungan pengabungan aset kelembagaan. Jangan hal ini memberatkan,” ungkapnya.   

Ferdi memberikan contoh, perguruan tinggi di Jawa Barat di Tasik  digabung ke Majalengka. “Ini kan jauh, yang seperti ini  juga harus dihitung. maka dari itu perlu dikaji secara kompehensif,” tuturnya.

Politisi partai Golkar ini tidak melarang pembangunan perguruan tinggi asing untuk mendongkrak kualitas pendidikan. Namun, hal ini harus dilakukan secara selektif.

“Harus ada manfaat terhadap Indonesia, misalnya transfer pengetahuan atau teknologi dan jangan sampai mematikan perguruan tinggi yang lainnya. Makanya perlu dikaji secara komprehensif,” jelasnya.

Lampau hijau dari Jokowi

Pemerintah memberikan lampu hijau kepada perguruan tinggi asing untuk beroperasi di Indoneisa. Oleh karena itu, jika tidak segera berbenah, perguruan tunggi di dalam negeri beresiko terlindas persaingan global. 

Presiden Jokowi pada pertengahan November saat memimpin rapat bersama sejumlah start up Indonesia kembali menegaskan peluang perguruan tinggi asing untuk beroperasi di Indonesia untuk mendongkrak kualitas lulusan.

"Mengenai undang-undang pendidikan yang menurut saya perlu adanya revisi agar universitas atau akademi politeknik luar bisa mendirikan perguruan tinggi di Indonesia," kata Jokowi di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).

Jokowi memandang, pada 2030, Indonesia perlu 58 juta tenaga terampil. Tahapan saat ini adalah membangun infrastruktur.

"Tapi tahapan besar kedua kita masuk pada pembangunan sumber daya manusia," kata Jokowi.

Mendikbud Muhadjir Effendy kemudian mengatakan wacana itu muncul untuk menghadapi tantangan perubahan. Sehingga revisi juga sekaligus membenahi pendidikan.

"Karena itu, landasan yang selama ini jadi payung pendidikan harus diadakan pembenahan, agar bisa menjawab aspirasi yang ada sekarang ini," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, usulan itu tak hanya supaya universitas luar negeri bisa membuka perguruan tinggi di Indonesia, tetapi bisa saja setingkat sekolah menengah.

Dia memastikan wacana ini akan ditindaklanjuti. Tetapi mengenai undang-undang yang akan direvisi, Muhadjir belum bisa memastikan.

"Undang-undang kita yang mengatur pendidikan itu paling tidak ada tiga, pertama UU Sisdiknas, kemudian ada UU Guru dan Dosen, kemudian ada UU Pendidikan Tinggi dan itu tumpang tindih," kata dia. 

Catatan tentang kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2017
Aturan berbelit bukan prestasi
Pemetaan daerah rawan konflik Pilkada
Kekuatan Islam harus bersatu tekan Israel
Impor beras, kanker stadium 4
Fetching news ...