Mengkalibarasi kualitas guru

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mengkalibarasi kualitas guru

Tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk mendorong guru-guru agar memiliki kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru. Sebagai agen pembelajaran dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, seorang guru minimal memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menekankan, para guru akan ditingkatkan kecakapannya dalam proses pembelajaran melalui pelatihan-pelatihan agar sesuai dengan standar nasional kompetensi tersebut.

“Istilahnya program kalibrasi guru, agar dia (guru) menguasai materi, konten, dan cara mengevaluasi dari materi itu di dalam proses pembelajaran,” ujar Mendikbud Muhadjir pada acara Taklimat Media Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018).

Mendikbud Muhadjir menyampaikan, sejak tahun lalu para guru dilibatkan dalam pembuatan soal ujian sekolah berstandar nasional guna mendorong supaya mereka mampu membuat materi dan mengevaluasi materi yang telah dibuat. “Jika guru-guru memiliki persepsi yang sekaliber dengan standar pendidikan (standar kompetensi guru), insyaallah pelaksanaan evaluasi itu akan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Tidak hanya para siswa saja yang dituntut memiliki kemampuan pembelajaran abad ke-21, guru sebagai agen pembelajaran pun harus memilikinya guna menyiapkan generasi emas Indonesia di masa mendatang. Guru harus memiliki kemampuan berpikir kritis serta memberikan solusi, kreatif, mampu berkolaborasi, dan mampu berkomunikasi dengan baik agar mampu menginspirasi siswanya.

22 Rekomendasi dalam RNPK 2018 

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2018 telah menghasilkan 22 Rekomendasi dari lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan, sebagai wujud mensinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah serta komunitas pendidikan dan kebudayaan untuk bersama-sama menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, melalui komunikasi dua arah yang saling mendukung.

Ketersediaan, Peningkatan profesionalisme, dan Perlindungan  serta Penghargaan Guru

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bekerja sama mempercepat terbitnya regulasi yang lebih teknis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan guru baru atau redistribusi guru.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berkoordinasi dan harmonisasi dalam membuat regulasi tentang pembagian kewenangan dan pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme guru berdasarkan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru baik guru PNS maupun bukan PNS.
3. Pemerintah Daerah perlu membuat aturan hukum terkait perlindungan dan penghargaan guru, dan perlu adanya penganggaran oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaannya sehingga dapat pula mengoptimalkan peran satuan pendidikan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah

1. Mengawal proses perencanaan dan akuntabilitas penyaluran Dana Transfer Daerah antara lain melalui perbaikan kualitas Dapodik oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
2. Memperjelas ketentuan tentang bantuan pembiayaan pendidikan dan kebudayaan diluar kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.
3. Mensinkronkan kebijakan antara Kemendikbud dan Kemendagri terkait penggunaan anggaran pendidikan di daerah antara menggunakan mekanisme hibah, bansos, dan belanja langsung.
4. Peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pendidikan dan kebudayaan dengan trasnparan dan akuntabel.
5. Perlu diterbitkan dan disosialisasikan regulasi yang terkait dengan:
   - Permendikbud terkait indikator SPM sebagai turunan PP Nomor 2 Tahun 2018 serta Permendikbud terkait Pembiayaan Pendidikan;
   - Permendikbud atau Permendagri terkait penggunaan TPG untuk peningkatan kualitas guru;
   - Regulasi terkait bantuan dana pendidikan untuk sekolah swasta;
   - Permendagri terkait Bantuan Keuangan Khusus;
   - Permendagri terkait anggaran untuk sektor pendidikan yang  dialokasikan melalui SKPD lain;
   - Payung hukum yang memastikan kewajiban APBD mengalokasikan minimal 20% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dialokasikan pada fungsi             pendidikan; dan
   - Regulasi terkait DAK Fisik untuk Kebudayaan.

Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pembangunan Ekonomi Nasional

1. Mendorong Provinsi melakukan pemetaan kebutuhan DUDI, potensi wilayah, analisis kompetensi guru dan cohort kebutuhan guru untuk membuat peta jalan pengembangan pendidikan vokasi.
2. Mendorong Kemenristekdikti untuk memperluas mandat Politeknik dalam menghasilkan guru SMK melalui kerja sama dengan LPTK dan P4TK.
3. Merekomendasikan Pemerintah untuk menyusun regulasi tentang pemanfaatan SES (Senior Expert Service) dan training dari industri/lembaga nasional dan internasional untuk peningkatan kompetensi guru, kebekerjaan lulusan SMK, dan pengoptimalan pendanaan sekolah vokasi melalui pelibatan dan kerjasama dengan Atdikbud, SEAMEO, dan alumni.
4. Merekomendasikan adanya regulasi yang:
  a. Mewajibkan BUMN/BUMD dan mendorong DUDI bekerjasama dengan SMK dengan imbalan tax incentive/ insentif pajak, misalnya magang industri,              menyerap dan memasarkan produk TEFA SMK;
  b. Mengatur revitalisasi SMK, penyediaan lahan, dan mekanisme pendanaan untuk menghindari tumpang tindih anggaran yang bersumber dari APBN dan        APBD.
5. Memperluas praktik-praktik baik dalam pelaksaan kerja sama antara DUDI dengan SMK, dan mengembangkan kurikulum fleksibel dan pembelajaran vokasi online sehingga dapat memperluas spektrum kejuruan.

Membangun Pendidikan dan Kebudayaan dari Pinggiran

1. Pemerintah Pusat perlu meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga daerah dapat memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas secara mandiri hingga menjangkau daerah pinggiran.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menjamin kemudahan jangkauan dalam layanan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di daerah pinggiran melalui penyediaan jaringan teknologi komunikasi dan transportasi guna memperkuat literasi dasar untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menjamin penyediaan dan penyebaran sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan yang kompeten di daerah pinggiran sesuai dengan lingkup urusan wajibnya.
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kememadaian dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di daerah pinggiran guna menjamin mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

Penguatan Pendidikan Karakter: Sekolah Sebagai Model Lingkungan Kebudayaan

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong kebijakan sekolah menjadi model lingkungan budaya yang dalam kesehariannya sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka Pemajuan Kebudayaan.
2. Membuka seluruh sarana dan prasarana milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat diakses secara luas untuk aktivitas Pendidikan dan Kebudayaan melalui revitalisasi dan pemanfaatan sumber daya Kebudayaan.
3. Merancang strategi baru pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pendataan dan revitalisasi fungsi cagar budaya, museum, taman budaya, rumah budaya, dengan berbagai aktivitasnya sebagai sumber-sumber belajar Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Membangun sinergi Tripusat Pendidikan melalui mekanisme koordinasi dan kolaborasi pelibatan seluruh pemangku kepentingan Kebudayaan.
5. Menyusun kebijakan tentang skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% anggaran khusus dari APBN/APBD, atau Bantuan Operasional Kebudayaan (BOK) kepada sanggar-sanggar dan komunitas seni budaya.

Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Fetching news ...