Polemik cadar di UIN Sunan Kalijaga

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Polemik cadar di UIN Sunan Kalijaga

Kebijakan Rektor UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melarang penggunaan cadar dengan alasan cara berbusana tersebut identik dengan ekstremisme menuai pro dan kontra. Bagi yang berseberangan, kebijakan ini dinilai aneh.

Anggota DPR RI Khatibul umam Wiranu, missalnya, menyatakan perguruan tinggi tidak seharusnya menilai dari sisi pakaiannya.

“Saya tidak membela cadarnya, tapi soal kepatutan saja, di mana UIN sebagai kampus yang harusnya berstandar pada nilai-nilai akademis, bukan standar busana,” katanya di Jakarta, Rabu (07/03/2018).

Menurut politisi Demokrat itu, ekstrem dan tidak ekstrem seseorang itu standarnya adalah tindakan yang menganggu, melukai, membahayakan atau bahkan mengancam jiwa orang lain atau masyarakat atas dasar pemahaman keagamaan yang salah, dan bukan atas dasar baju yang dikenakan.

“Universitas itu ciri utamanya memegang standar akademis yang universal sifatnya. Menggelikan saja menghakimi civitas akademika berdasarkan suka dan tidak suka dalam gaya berpakaian,” katanya.

Khatibul mencurigai rektor memutuskan hal tersebut hanya sekadar meneruskan kebijakan dari atas, yakni pemerintah melalui Kemenag.

“Jika ditarik lebih jauh persoalan di UIN Sunan Kalijaga ini, tidak terlepas dari posisi rektor yang merupakan wakil pemerintah, karena Rektor PTAIN itu 100% pilihan Menteri Agama maka konsekuensinya akan muncul Rektor PTAIN yang bersikap otoriter dalam memutuskan kebijakan di lingkungan kampusnya. Hal ini merujuk di Pasal 8 Peraturan Menteri Agama No 68 Tahun 2015 dimana disebutkan penetapan dan pengangkatan rektor dilakukan oleh menteri. Pencabutan atas PMA ini sejak lama telah disuarakan oleh kalangan akademisi di lingkungan PTKIN,” ungkapnya.

Khatibul pun mendorong civitas akademika UIN Sunan Kalijaga atas nama demokratsiasi di lingkungan kampus untuk melakukan gugatan tata usaha negara (TUN) atas kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga.

“Upaya tersebut untuk menguji sekaligus meluruskan nalar yang bengkok terhadap substansi kebijakan tersebut,” pungkasnya.  

Sebelumnya, hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa pemakaian cadar oleh mahasiswi merupakan pilihan pribadi dan hak asasi yang seharusnya tidak boleh diganggu dan dilarang.

“Jenggot, celana cingkrang, jidat hitam. Dulu jilbab, sekarang cadar. Itu semua merupakan pilihan pribadi seseorang yang damai. Ada perempuan yang tidak mau orang lain melihat badan dia, dan dia ingin mengontrol sendiri badannya,” tutur Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (06/3/2018).

Fahri beranggapan bahwa cara pandang terhadap Islam saat ini, secara tidak langsung mengacu terhadap pemahaman war on terror yang pernah ada di Amerika Serikat setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001, sehingga identitas Islam diartikan sama dengan paham radikalisme.

“Apa masalahnya jika orang memilih seperti itu? Terlebih hal tersebut ada dalil agamanya. Kenapa disaat orang memilih seperti itu, tapi kita yang repot? Itu merupakan kebebasan dirinya sendiri dalam menentukan pilihan. Jadi, jalan pikiran orang-orang yang melarang itu jangan buntu,” ucapnya.

Fahri mengatakan jika pelarangan tersebut merupakan aturan yang memang harus diikuti, seharusnya tidak merampas hak asasi orang lain. Ia juga menambahkan bahwa memakai cadar di negara-negara liberal saja tidak dilarang, tetapi di negara ini, yang mengadaptasi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilarang.

“Maksud saya kan otak-otak sempit seperti ini sangat berbahaya, karena orang-orang itu datang membangun persepsi sendiri yang negatif tentang nilai agama, dan itu sangat salah. Ini harus diperbaiki ke depannya, sehingga Indonesia bisa menjadi contoh bagi kebebasan berpikir, kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat.” tegasnya.

Diketahui, Univesitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan surat keputusan yang melarang mahasiswinya menggunakan cadar. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk mencegah meluasnya aliran Islam anti-Pancasila. (illa/sc)

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyebut bahwa argumentasi pemahaman Islam moderat yang sesuai dengan empat pilar kebangsaan sebagai landasan pelarangan cadar adalah tidak tepat.

“Argumentasi tersebut sama sekali tidak memiliki korelasi antara paham dengan tampilan, antara isi kepala dengan busana yang dipakai,” ungkap Reni. 

Politisi PPP ini menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 e ayat (2) UUD 1945  yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Reni menambahkan, perguruan tinggi sebaiknya fokus menumbuhkembangkan semangat nasionalisme di kalangan mahasiswa dengan tidak terjebak pada urusan pinggiran yang sama sekali tidak memiliki korelasi substansial terhadap persoalan.

Pelarangan cadar oleh rektor

Menyusul pro-kontra yang muncul di masyarakat akibat kebijakan pelarangan cadar, UIN Sunan Kalijaga membuat surat edaran. Rektor Yudian Wahyudi menandatangani Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar. Surat edaran itu ditujukan kepada dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala unit atau lembaga pada 20 Februari 2018. Mereka diminta untuk mendata dan membina mahasiswi bercadar dan data diberikan kepada Wakil Rektor III paling lambat 28 Februari 2018.

"Surat edaran dibuat untuk menertibkan kampus mengingat Kementerian Agama ingin kampus menyebarkan Islam moderat, yakni Islam yang mengakui dan mendukung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ujar Yudian dalam jumpa pers di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/3/2018).

Sebagai perguruan tinggi negeri, UIN Sunan Kalijaga meyakini legitimasi tertinggi setelah Rasulullah adalah konsensus atau perjanjian yang sangat kokoh merangkul berbagai kepentingan. Ia mengingatkan warga kampus jangan sampai terseret ke aliran-aliran radikal karena tidak sesuai dengan legitimasi tersebut.

Yudian mengajak untuk kembali ke inti Alquran, yakni keadilan. "Kami menggunakan kata keadilan sebagai pondasi peradaban danIslam di sini adalah Islam yang adil," ucapnya.

Melarang mahasiswi bercadar yang identik dengan gerakan radikal juga bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan umum ketimbang kepentingan khusus.

Yudian mengungkapkan, pernyataan ini tidak berkaitan dengan akidah yang diyakini oleh mereka. Tidak ada yang salah dengan meyakini akidah masuk surga. Hanya saja, ia tidak ingin kelompok itu mengajak orang yang ada di dunia ini untuk merasakan neraka di dunia.

Yudian menilai, banyak anak tertipu dengan gerakan ini. Mereka kerap tidak mengerti dan beranggapan yang disampaikan ajaran-ajaran itu. Padahal, itu berkaitan dengan tradisi budaya.

"Ada dai bilang derajatnya naik ketika pakai kerudung," ujarnya. Ia menjelaskan, kembali ke konteks masyarakat Arab kala itu kerudung hanya dikenakan oleh kaum aristokrat. Sementara perempuan yang dianggap rendah, seperti pekerja seks dan perempuan kebanyakan, tidak mengenakan kerudung.

Yudian menuturkan, Nabi Muhammad mengajak orang untuk bersyahadat dan dijanjikan status sosial naik seketika. Kerudung dikenakan kepada mereka yang menandai janji itu.

"Yang bisa diterima di Indonesia adalah yang adil, termasuk adil terhadap diri sendiri," ucapnya. Ia mencontohkan, ketika ujian di kampus siapa yang bisa menjamin peserta ujian yang bercadar. Kekhawatiran muncul ketika peserta ujian yang bercadar justru digantikan oleh orang lain.

Kebijakan ini dibuat untuk menyelamatkan RI dan anak-anak didiknya. Pasalnya, kebanyakan kasus mahasiswi bercadar adalah putus kuliah dan pergi dari orangtua.

Yudian menyebutkan hasil pendataan terdapat 41 mahasiswi bercadar dari berbagai fakultas, antara lain, delapan orang dari Syariah dan Hukum, delapan orang dari Tarbiyah, delapan orang dari Fishum, dan enam orang dari Komunikasi dan Dakwah.

"Saya meminta mereka diidentifikasi latar belakang dan orangtuanya, misalnya, apakah mereka bercadar saat di UIN Sunan Kalijaga atau sudah sejak SMA" ucapnya.

UIN Sunan Kalijaga juga membentuk tim konseling bagi mereka. Jadwal konseling diberi jeda supaya mereka bisa berpikir. Tim terdiri dari 15 orang dosen beragam latar belakang ilmu. Tujuannya, mengembalikan pemahaman mereka.

Rencananya, konseling diadakan tujuh sampai sembilan kali. Tidak hanya itu, orangtua para mahasiswi juga akan diberitahu sebagai bentuk kroscek perihal keberadaan anaknya.

Yudian menegaskan apabila konseling sudah dilakukan dan mahasiswi yang bersangkutan belum bisa memutuskan, maka kampus yang akan mengambil keputusan.

"Kami kasih rekomendasi pindah kampus," ujarnya.

Ia merasa perlu mengambil langkah itu karena UIN Sunan Kalijaga berkomitmen dengan NKRI dan Pancasila. Perguruan tinggi itu memiliki Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara.

Sekalipun belum menemukan data konkret keterlibatan mahasiswi bercadar dengan organisasi radikal dan anti Pancasila, kebijakan ini bisa menjadi bentuk antisipasi.

Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Ma'ruf Amin bapak ekonomi kaum tertindas
Realisasi investasi triwulan kedua turun 4,9 persen
Sandiaga Uno akui kekayaannya fluktuatif
Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Fetching news ...