Ideas Law

Wali kota yang “tak kenal lelah” itu bakal payah berurusan dengan KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Wali kota yang “tak kenal lelah” itu bakal payah berurusan dengan KPK

Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha yang mengikonkan diri sebagai “pemimpin tak mengenal lelah demi mengemban tugas” ternyata harus terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Siti ditangkap pada Selasa (29/8/2017) diduga berkaitan dengan kasus rumah sakit umum daerah (RSUD) setempat.

Siti, menurut informasi, ditangkap KPK tidak lama setelah memimpin rapat. Pascapenangkapan, KPK menyegel ruang kerja Masitha yang saat ini sudah digelandang ke Jakarta.

Dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Siti terakhir melapor pada 29 Agustus 2013 dengan harta total Rp 1.451.966.000.

Siti memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai kurang-lebih Rp 852 juta. Dia juga memiliki 3 mobil, yaitu Freed, Avanza, dan Brio dengan total nilai Rp 505 juta.

Perempuan pertama pimpin tegal

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik pasangan Siti Masitha Soeparno-Nursholeh sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2014-2019, pada 23 Maret 2014. Pelantikan digelar dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Tegal, di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal.

Pasangan ini memenangi pilkada pada 27 Oktober 2013. Keduanya menggantikan pasangan Ikmal Jaya-Habib Ali Zaenal Abidin. Siti Masitha tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin Kota Tegal.

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal diwarnai unjuk rasa dari massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli untuk Rakyat (Gempur), yang terdiri atas sejumlah komponen mahasiswa, dan beberapa LSM antikorupsi di Kota Tegal.

Koordinator LSM Humanis, salah satu LSM anti korupsi di kota Tegal, Agus Slamet, mengatakan, massa kecewa dengan perilaku tim pemenangan Siti-Nursholeh, yang diduga mengintervensi jalannya pemerintahan.

Menanggapi unjuk rasa itu, Siti menegaskan, unjuk rasa merupakan aspirasi dan sah dilakukan masyarakat, sepanjang tidak destruktif dan mendiskreditkan salah satu pihak. Selalu ada forum untuk bermusyawarah dan berkomunikasi. ”Kami memprioritaskan peningkatan kesejahteraan serta penanaman akhlak pada masyarakat,” ujarnya.

Potensi korupsi pada anggaran infrasstruktur

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur. Prioritas pembenahan infrastruktur pada perbaikan jalan, jembatan, dan irigasi yang rusak.

Secara keseluruhan, anggaran pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Jateng pada 2014 sekitar Rp 2,1 triliun dan hingga saat ini sudah terpakai sekitar Rp800 miliar.

Anggaran tersebut masih kurang sehingga akan ditambahkan pada anggaran perubahan. ”Di perubahan ada duit lebih dari Rp 1 triliun, tetapi itu akan dibagi-bagi dalam banyak tempat. Namun, akan minta porsi banyak untuk infrastruktur,” katanya.

Sejalan dengan itu, Gubernur Ganjar menggenjot program pencegahan korupsi. Sejauh ini, baru tingkat Provinsi Jateng dan beberapa kota yang mempunyai program pencegahan. Menyusul penangkapan Masitha, Ganjar mengaku akan semakin menggalakan program tersebut.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...