Ideas Law

Jokowi didesak panggil mantan KASAU soal heli AW 101

REPORTED BY: Fathor Rasi

Jokowi didesak panggil mantan KASAU soal heli AW 101 Ilustrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memanggil petinggi TNI, termasuk Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU), Marsekal TNI Agus Supriatna yang saat itu menangani pengadaan alutsista canggih heli Agusta Westland (AW)-101. Apalagi semua prosedur perencanaan dan pembelian heli tersebut dinilai sudah diketahui serta disetujui oleh Menhan, Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas.

"Panggil juga Panglima TNI untuk duduk bersama menyelesaikan krisis AW 101 ini, dan mencari akar masalahnya. Jangan kemudian serta merta dibawa ke ranah hukum yang notabene bisa menimbulkan kerugian bagi institusi TNI sendiri," ujar Dr. Urbanisasi, pengacara tersangka Marsda Suprianto Basuki (BS) kepada rimanews.com, Kamis (31/8).

Presiden, lanjut dia, harus segera turun tangan mengatasi krisis heli buatan Inggris-Italia ini, karena pengadaan alutsista tersebut bukan soal kepentingan TNI AU, melainkan menyangkut kepentingan strategis negara ke depan.

"Sebab krisis heli AW ini akan menimbulkan pertanyaan besar bagi vendor ataupun pihak pabrikan yang menproduksi alusista pertahanan yang canggih tersebut. Ini akan berdampak besar bila negara produser heli tersebut bereaksi," jelas Urbanisasi.

Menurutnya, pengadaan heli tersebut sudah sesuai dengan aturan atas persetujuan DPR dan Pemerintah. "Siapa eksekutif di sini? ya Presiden. Berarti ketika terjadi kesepakatan antara DPR dan Presiden berarti sudah klop," terangnya.

Menurutnya, proses penyelesaian krisis heli AW 101 sangatlah penting, bukan saja bagi terbangunnya harmonisasi antar institusi dan antar matra namun juga supaya tidak terjadi fitnah terhadap Presiden.

"Menurut hemat saya Presiden tidak rugi bila turun tangan dengan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus tersebut. Justru masalahnya akan menjadi terang benderang yang berdampak positif pada Presiden," ujarnya.

Dimana kerugiannya?
Dia menambahkan, kerugian akan diketahui secara pasti setelah adanya audit yang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sementara BPK sendiri, lanjut dia, baru saja mulai melakukan investigasi dalam masalah ini, yaitu tanggal 24 Juli kemarin.

"Sekarang dimana kerugiannya? Jadi sekali lagi Presiden harus turun tangan dan jangan mencabut diri dari kasus ini," tegasnya.

Dia pun menegaskan bahwa yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Pemerintah. "Siapa pemerintah? ya Presiden melalui menterinya sebagai pembantunya. Presiden harus panggil Menhan, Panglima TNI dan KSAU ketika itu yang terlibat pengadaan heli AW ini. bukan KSAU yang sekarang ini," jelasnya.

Pengacara tersangka Marsda SB itu mendesak agar Presiden memanggil mereka supaya harmonisasi antarlembaga tersebut terbangun dengan kuat, "Dan tidak lagi mendiskreditkan TNI AU yang sedang bertumbuh dan berkembang," Pungkasnya.

Kerugian muncul tiba-tiba

Pengadaan Heli AW 101 tersebut dinilai baru berjalan kurang lebih 50 persen dan diatur dalam perjanjian yang menjadi acuan pihak terkait. Dalam hal ini TNI AU dengan pihak pabrikan heli.

"Pengadaannya masih berjalan dan apa yang menjadi persyaratan masih ada yang perlu dilengkapi. Kok tiba-tiba muncul kerugian 100 persen. ini menimbulkan kerancuan, sehingga Presiden Jokowi harus menyelesaikan krisis heli AW ini. Kasus ini bisa menjadi entri point untuk mendongkrak elektabitas Jokowi, apalagi sebentar lagi memasuki tahun politik," Ujar pengamat politik Karel Susetyo dari POINT Indonesia kepada rimanews di Jakarta, Sabtu (02/9/17).

Sebelumnya, Karel juga menegaskan pembelian heli AW 101 ini ide awalnya ada pada Presiden Jokowi untuk memperkuat jajaran skadron VVIP yang sudah ada. Karel menambahkan, TNI AU selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya melaksanakan DIPA Tahun Anggaran 2016, yang merupakan produk politik antara Presiden dan DPR RI.

"Meskipun pembelian heli AW 101 sudah dibatalkan oleh Presiden, tetap saja TNI AU harus menyerap anggaran pembelian tersebut sesuai dengan Renstra II 2015-2019 yang telah mereka canangkan," ujarnya di Jakarta, Jumat lalu (25/8).

Tersangka baru
Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menetapkan tersangka baru berinisial SB dalam kasus pembelian helikopter jenis Augusta Westland (AW)-101. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp224 miliar. Tersangka SB tersebut pernah menjabat sebagai Asisten Perencana untuk Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). 

Marsda Suprianto Basuki (SB) dikenakan sejumlah pasal, yakni pasal 103 KUHP Militer yaitu memerintahkan melanjutkan pengadaan meskipun sudah ada perintah Presiden selaku panglima tertinggi TNI, baik secara langsung disampaikan maupun surat resmi yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menghentikan pengadaan pembelian heli AW-101.

Selain itu, Suprianto Basuki juga dijerat pasal penyalahgunaan wewenang jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHP Militer dengan cara mempengaruhi pejabat-pejabat di bawahnya untuk melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang prinsip namun dianggap tidak penting.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...