Ideas Law

Logika hukum tarif e-money belum ketemu

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Logika hukum tarif e-money belum ketemu

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) menyatakan bahwa logika hukum BI dalam menetapkan tarif terhadap E-Money belum ditemukan. Oleh karena itu, BI didesak untuk menyusun peraturan tersebut dengan cermat.

"Logika hukumnya belum ketemu, orang isi ulang (top-up) e money, tapi dikenakan biaya," gugat Heru Siswanto, peneliti Puskapkum dalam diskusi rutin terbatas Puskapkum di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Bank Indonesia (BI) segera merilis aturan biaya isi ulang (top-up) uang elektronik atau e-money dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk seluruh ruas tol di Indonesia mulai Oktober tahun ini.

Pengenaan biaya top-up e-money disebut-sebut untuk memberikan insentif kepada perbankan sehingga dapat memperbanyak infrastruktur pembayaran uang elektronik. Disebutkan pula besaran biaya top-up yang akan diterapkan bank kepada konsumen sebesar Rp1.500 per transaksi.

Heru mengatakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,  pembuat peraturan harus memerhatikan aspek sosiologis masyarakat.  "Pertanyaan kritis dari publik atas rencana perubahan PBI ini harus didengar oleh Bank Sentral.  Jangan sampai ada gejolak akibat peraturan yang tidak sinkron dengan kehendak dan aspirasi publik,"  tambah pengajar Hukum Perbankan ini.  

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama,  Peneliti Senior Puskapkum Bidang Perdata dan Hukum Bisnis Panti Rahayu menilai upaya penerapan pengurangan penggunaan uang tunai atau less cash soceity dari sudut praktis dan kemanfaatan akan memudahkan masyarakat.  "Poin lainnya, pemerintah melalui bank akan mendapat tambahan uang dari dana yang ditahan dalam e money,"  ungkap Panti.  

Hanya saja, sambung Panti, ia mengingatkan soal usaha kecil mikro dan menengah yang akses e money masih sangat terbatas. Menurutnya, perlu ada kearifan dalam penerapan transaksi e money supaya tetap memperhatikan kelompok pelaku usaha kecil dan menengah.  

DPR minta tinjau ulang

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Jakarta, meminta supaya BI meninjau ulang kebijakan top up tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

“Pertama, kebijakan ini anti atau tidak sevisi dengan semangat cashless society yang gencar disosialisasikan oleh BI,” kata Heri di Jakarta, Senin (18/09).

Kedua, penggunaan uang elektronik tidak hanya untuk transaksi di tol yang hanya di kota-kota besar, tapi untuk semua jenis transaksi sehingga potensi dana masyarakat yang akan dikumpulkan oleh bank tanpa kejelasan akan lebih besar lagi.

Ketiga, bank-bank yang menerbitkan uang elektronik mendapatkan dana murah dan bahkan gratis, karena uang elektronik tak berbunga. Hitungan kasar dari jumlah kartu elektronik yang beredar sebanyak 64 juta kartu dan setiap kartu diasumsikan terisi Rp50 ribu sudah terkumpul Rp3,2 triliun. Bukan masalah besar kecilnya, tapi esensinya uang yang mengendap di bank bisa diputar dan pemilik kartu elektronik tidak mendapat bunga.

Keempat, jika uang elektronik hilang menjadi tanggung jawab pemilik, dan tidak seperti kartu debit yang hilang uangnya masih ada dan uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Kelima, lebih berat lagi PBI yang akan dikeluarkan ini sebenarnya lebih didorong oleh transaksi nontunai dalam pembayaran tol. Sementara dalam UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang, mata uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah. Macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Boleh saja menggunakan uang elektronik tapi tentu juga perlu diberi alternatif pembayaran dengan uang kertas dan logam.

"Terakhir, jika pada akhirnya aturan tersebut hanya akan merugikan dan memberatkan masyarakat, sebaiknya peraturan ini tidak dilanjutkan untuk menjadi PBI. Sebab, sangat diyakini akan mendapat kecaman dan gugatan dari masyarakat. Sekali lagi, itu hanya akan membuat kegaduhan baru di pemerintahan ini," kata Heri.

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...