Ideas Law

Pemerintah ingin DPR jadi inisiator revisi UU Ormas

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pemerintah ingin DPR jadi inisiator revisi UU Ormas Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah ingin DPR yang menjadi inisiator untuk pengusulan draf revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, sayangnya, baru Partai Demokrat yang meakukannya.

"Baru yang mengajukan konsep baru dari Demokrat. Yang lain belum ada. Tetapi secara prinsip kamu nanti akan minta DPR-lah yang berinisiatif," kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Alasan Tjahjo, di antara partai-partai yang kemarin mendukung pengesahan Perppu Ormas jadi UU, hanya Partai Demokrat, PPP dan PKB, yang menginginkan ada perubahan. Sementara partai lain, semuanya setuju tanpa catatan.

"Ya kan hanya Demokrat, PPP dan PKB saja. Yang lain kan tetap setuju," kata dia.

Sementara itu, partai yang menolak Perppu, lanjut Tjahjo, sepertinya tak akan mengajukan konsep perubahan Perppu. Pemerintah sampai saat ini dalam posisi menunggu sikap dari DPR. Jika sudah ada sikap, Menkopolhukam segera mengkoordinasikan hal tersebut.

"Itu saja,  kami nunggu DPR di samping pemerintah nanti kami akan cari waktu dengan Menkopolhukam secara terpadu untuk mengecek," kata dia.

4 usulan Demokrat

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang telah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna beberapa pekan lalu mendapat catatan dari tiga fraksi untuk segara direvisi,  salah satu yang mengusulkan adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyampaikan usulan partai Demokrat mengenai beberapa hal yang perlu di revisi dalam UU Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Pertama, paradigma hubungan pemerintah dengan Ormas.

“Demokrat memandang pemerintah harus memperlakukan Ormas sebagai komponen bangsa yang turut berpartisipasi serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” jelas Agus di Jakarta, Jumat (03/11/2017).

Kedua, Demokrat menghendaki digunakan pendekatan Hak Azasi Manusia (HAM) dan Kedaulatan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 serta menghapus asas Cantarius Actus. “Demokrat menginginkan ada proses hukum yang ditempuh dalam proses pembubaran Ormas agar berlangsung terukur, objektif, dan tidak sewenang-wenang,” tandasnya.

Ketiga,  Demokrat menghendaki tetap diberlakukan pasal yang bersifat implementasi dari nilai demokrasi, kontrol check and balance serta konsep Negara Hukum.

Keempat, mengenai pihak yang menafsirkan Pancasila, dan UUD NRI 1945 serta menentukan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Demokrat menilai jangan sampai kekuasaan melakukan kesewenang-wenangan, sehingga harus melalui putusan pengadilan.

“Demokrat menghendaki Sanksi pidana dan pidana tambahan dalam UU menggunakan sistem ancaman minimum khusus yang disebutkan secara tegas dalam norma pasal, serta sistem ancaman maksimum khusus yang merujuk pada KUHP,” pungkasnya.

Menjaga kebinekaan

Presiden Joko Widodo menyatakan Perppu Ormas dibuat untuk menjaga persatuan bangsa.

"Untuk apa Perppu Ormas ini dibuat? Jelas sekali untuk menjaga persatuan kita, untuk menjaga kebinekaan kita, untuk menjaga ideologi negara kita Pancasila, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Presiden saat memberikan sambutan di peresmian Rakernas Walubi di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta (26/10/2017),

"Ini menyangkut eksistensi negara di masa-masa mendatang supaya jangan sampai ada yang coba-coba untuk mengganti ideologi negara kita," lanjutnya.

Perppu Ormas resmi disahkan oleh DPR menjadi UU menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 pada Selasa, 24 Oktober kemarin. Mayoritas anggota Dewan saat itu menyetujui Perppu tersebut untuk disahkan secara mutlak.

"Perppu Ormas yang telah disahkan oleh DPR dengan mayoritas mutlak. Yang hadir 445, yang mendukung 314, yang tidak mendukung 131. Artinya jelas, banyak yang mendukung," kata Presiden.

Upaya meminimalisir korban dampak bencana
Kasus Novanto sengaja diramaikan untuk kepentingan Pilpres 2019?
Nikmati ubi jalar dalam bentuk es krim
Pesan Jokowi kepada Setya Novanto
Ribuan Tagana disiagakan hadapi cuaca ekstrem
Fetching news ...