Ideas Law

Pemerintah butuh waktu eksekusi putusan MK terkait penghayat kepercayaan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pemerintah butuh waktu eksekusi putusan MK terkait penghayat kepercayaan

Mahkamah Konstitusi( MK) telah mengeluarkan putusan tentang aliran kepercayaan di kolom agama dalam KTP. Namun, pemerintah belum bisa segera melaksanakan keputusan tersebut karena alasan teknis, anggaran, dan sosialisasi.

"Pertanyaannya apa dapat langsung dilaksanakan? Kira-kira bisa tidak hari Rabu diputuskan, Kamis langsung melaksanakan, saya mengatakan tidak mungkin," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, dalam acara Lokakarya Pers Kelompok Kerja Wartawan Kementerian Dalam Negeri, di Bandung, kemarin.

Menurut Zudan, putusan MK itu tak bisa langsung dieksekusi karena pemerintah harus mempersiapkan dari sisi perspektif manajemen pemerintahan. Ini sangat penting, untuk pelayanan publik, perencanan pembangunan dan alokasi anggaran. Hal lain yang harus disiapkan pemerintah adalah dari sisi perspektif teknisnya.

"Teknis ini mudah tetapi perlu waktu karena perlu mengubah aplikasi SIAK, KTP elektronik dan aplikasi KK, " kata dia.

Tentu dengan keluarnya putusan MK tersebut lanjut Zudan, harus ada penyesuaian. Misalnya, SIAK harus berubah. Pun aplikasi KTP elektronik juga ikut berubah. Ini karena kolom di KTP, harus mengakomodir putusan MK. Jadi kolom agama di KTP yang lama, bagi warga penghayat kepercayaan harus berubah pula.

"Karena ini (penghayat kepercayaan) masuk dalam kolom KTP elektronik dan mengubah aplikasi KK karena harus muncul juga di dalam KK," kata Zudan.

Dari perspektif manajemen pemerintahan, lanjut Zudan, pemerintah, dalam ini direktorat kependudukan yang dipimpinnya, juga butuh data yang akurat. Jadi, data penghayat kepercayaan itu harus jelas dulu.

"Misalnya Sunda Wiwitan ada di mana, Kaharingan ada di mana,  Parmalin ada di mana,  sehingga saat menyusun perencanaan pembangunan kita tahu tidak salah mengirim guru Kaharingan tapi kirim ke Kalbar. Jangan di sana, kemudian  tidak ada (penganutnya)," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Zudan, yang sekarang dilakukan pemerintah adalah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, misalnya dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang terus dilakukan secara intensif.

"Walaupun khusus untuk kepercayaan Pak Menag (Menteri Agama)  menyatakan khusus untuk kepercayaan urusan ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata dia.

Terkait putusan MK, menurut Zudan, dalam konteks aliran kepercayaan,  kolom agama tetap ada dan ditambahkan penghayat kepercayaan.

"Kemudian pasal dibatalkan tentang keberlakuan database bagi penghayat karena sudah dimunculkan dalam KK dan dimunculkan dalam KTP elektronik,  otomatis nama penghayat kepercayaan tidak boleh hanya muncul di database, tapi juga  dalam kolom KTP dan KK juga di database. Itu maksud putusan MK," kata Zudan.

Dalam perspektif yuridis, lanjut Zudan, jelas  putusan MK itu bersifat final dan mengikat.  Dalam konstitusi sendiri, dinyatakan agama dan kepercayaan diatur sebagai hal terpisah. Jadi bukan satu kesatuan. Selain itu, dalam Pasal 58 ayat 2 huruf h UU Administrasi Kependudukan, agama dan keyakinan juga ditempatkan  sebagai dua hal terpisah, namun memiliki kedudukan setara.

"Ini perspektif yuridisnya, pertama harus dilaksanakan, kedua agama dan kepercayaan dua hal berbeda terpisah tetapi setara. Itu perspektif yuridis. Bagaimana perspektif manajemen permerintahannya. Bagaimana teknisnya. Jadi kami di pemerintahan itu melihat putusan MK minimal dalam tiga perspektif. Tidak boleh melihat dari sisi yuridisnya saja," pungkas Zudan.

Upaya meminimalisir korban dampak bencana
Kasus Novanto sengaja diramaikan untuk kepentingan Pilpres 2019?
Nikmati ubi jalar dalam bentuk es krim
Pesan Jokowi kepada Setya Novanto
Ribuan Tagana disiagakan hadapi cuaca ekstrem
Fetching news ...