Ideas Law

Perppu Ormas harus masuk Prolegnas prioritas 2018

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Perppu Ormas harus masuk Prolegnas prioritas 2018

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Undang-Undang (UU) Nomor 16/2017 yang menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) masuk dalam Prolegnas prioritas 2018, supaya bisa segera direvisi.

“Kami minta UU Nomor 16/2017 tentang Ormas masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018 karena masyoritas fraksi yang menerima UU dengan syarat dan tiga fraksi yang menolak juga menghendaki adanya revisi,”Jelas Arsul dalam instrupsinya di ruang paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (5/11).

Dijelaskan politisi PPP tersebut, memang saat pembahsan dengan Pemerintah dan DPD RI terdapat kendala yaitu Perppu nomor 2/2017 tentang Ormas belum diberi nomor, sehingga secara prosedural menjadi tidak memungkinkan untuk dimasukan dalam daftar prolegnas prioritas 2018.

“Namun tanggal 22 November lalu Presiden telah melakukan penomeran atas Perppu ormas yaitu nomor 16/2017. Karena itu saya harap jika ada UU yang telah selesai dibahas UU nomor 16/2017 bisa segera masuk prolegnas prioritas untuk segera direvisi,”tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Erma Suryani Ranik yang menanyakan hilangnya UU nomor 16/2017 yang asalnya adalah Perppu Ormas yang di sepakati untuk direvisi.

“Dari 50 list Prolegnas prioirtas tidak mencantumkan UU atas penetapan Ormas. Kami kahwatir ini tidak akan menjadi prioritas pembahsan di 2018. Demokrat mendukung perppu ormas ini di paripurna tapi dengan banyak catatan. Kami mohon penjelasan pimpinan mengenai menghilangnya UU 16/2017 di draf prolegnas prioritas,” ungkpanya.

Dijelaskan Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, hampir semua fraksi mengusulkan hal yang sama termasuk Gerindra untuk seger dilakuakn revisi UU nomor 16/2017 tentang Ormas. Namun saat dilakukan rapat koordinasi bersama dengan pemerintah (Kemenkum HAM)  dan DPD RI nomor UU belum ada.

“Sehingga kesepakatan kita bahwa ada kemajuan satu langkah yang sudah dihasilkan, pertama adalah revisi tentang  prolegnas tidak dilakukan setiap 6 bulan sekali; revisi bisa dilakukan setiap bulan. Sudah menjadi kesepakan kita, jika  ada satu UU selesai tahun ini makan revisi tentang Ormas akan mendapatkan kesempatan pertama untuk dimasukkna prolegnas untuk revisi 2018,” jelasnya.

4 usulan revisi dari Demokrat

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang telah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu mendapat catatan dari tiga fraksi untuk segara direvisi,  salah satu yang mengusulkan adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyampaikan usulan partai Demokrat mengenai beberapa hal yang perlu di revisi dalam UU Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Pertama, paradigma hubungan pemerintah dengan Ormas.

“Demokrat memandang pemerintah harus memperlakukan Ormas sebagai komponen bangsa yang turut berpartisipasi serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” jelas Agus di Jakarta, Jumat (03/11/2017).

Kedua, Demokrat menghendaki digunakan pendekatan Hak Azasi Manusia (HAM) dan Kedaulatan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 serta menghapus asas Cantarius Actus. “Demokrat menginginkan ada proses hukum yang ditempuh dalam proses pembubaran Ormas agar berlangsung terukur, objektif, dan tidak sewenang-wenang,” tandasnya.

Ketiga,  Demokrat menghendaki tetap diberlakukan pasal yang bersifat implementasi dari nilai demokrasi, kontrol check and balance serta konsep Negara Hukum.

Keempat, mengenai pihak yang menafsirkan Pancasila, dan UUD NRI 1945 serta menentukan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Demokrat menilai jangan sampai kekuasaan melakukan kesewenang-wenangan, sehingga harus melalui putusan pengadilan.

“Demokrat menghendaki Sanksi pidana dan pidana tambahan dalam UU menggunakan sistem ancaman minimum khusus yang disebutkan secara tegas dalam norma pasal, serta sistem ancaman maksimum khusus yang merujuk pada KUHP,” pungkasnya.

 

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...