Ideas Law

Tanggapan IDI terkait dokter perekayasa kecelakaan Novanto

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tanggapan IDI terkait dokter perekayasa kecelakaan Novanto

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. 

"Masih dalam proses di MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran)," kata Sekretaris PB IDI,Moh Adib Khumaidi, di Jakarta, Kamis (11/01/2018). 

Bimanesh pernah menangani tersangka kasus korupsi proyek KTP-elektronik Setya Novanto saat mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. 

KPK pada Rabu (10/1) resmi menetapkan Bimanesh bersama Fredrich Yunadi--mantan kuasa hukum Novanto sebagai tersangka karena diduga bekerja sama memalsukan data-data medis sehingga Novanto bisa menghindari pemeriksaan penyidik KPK.

Karena perkara itu pula, KPK mencegah Bimanesh dan Frederich bepergian selama enam bulan ke luar negeri.

"Tersangka Bimanesh Sutarjo dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 8 Januari 2018. Yang bersangkutan dicegah dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1). 

Selain mereka, masih ada tiga orang lagi yakni mantan kontributor Metro TV Hilman Mattauch (yang menyopiri Novanto plus diduga yang menjadi sutradara kasus kecelakaan) dan ajudan Novanto, Reza Pahlevi dan Achmad Rudyansyah, yang dicegah ke luar negeri selama 6 bulan terhitung 8 Desember 2017.

Adib mengatakan, IDI sudah lama bekerja sama dengan KPK di bidang pencegahan korupsi. "Nanti kami akan koordinasi, apakah bukti yang didapat KPK merupakan alat bukti yang masuk ranah profesi dia sebagai dokter atau masuk ranah pidana umum," ujar Adib.

Adib mengatakan, jika bukti mengarah ke pidana umum, IDI tidak bisa mencampuri ranah KPK sebagai penegak hukum. Bimanesh harus bertanggung jawab secara pribadi.

Sementara itu, jika perbuatannya berkaitan dengan etik dan profesi kedokteran, IDI akan melakukan pendampingan.
IDI juga akan melakukan serangkaian proses di internal melalui majelis kehormatan.

"Kalau ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau dalam tindakan keprofesionalan sebagai dokter, IDI berkewajiban melakukan pendampingan sekaligus pemeriksaan secara internal juga dilakukan," katanya.

Adib mengatakan, dalam profesi kedokteran, ada kode etik di mana setiap dokter wajib menjunjung tinggi independensi dalam menjalankan profesi.
Hal itu termasuk dalam pengambilan keputusan medis, dokter tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

Seorang dokter harus menjalankan profesi sesuai standar dan dijalankan dengan norma etika. Setidaknya ada empat standar yang melekat, yakni standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar etik.

Jika ada hal yang menyalahi standar profesi dan pelayanan, akan diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Sementara untuk pelanggaran etik, ditangani Majelis Kehormatan Etik.

"Kalau bicara norma hukum umum, tentunya kewajiban sebagai warga negara. Nanti tugas dari penegak hukum dan di luar dari kepentingan profesi," kata Adib.

Baik Bimanesh dan Fredrich disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Catatan tentang kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2017
Aturan berbelit bukan prestasi
Pemetaan daerah rawan konflik Pilkada
Kekuatan Islam harus bersatu tekan Israel
Impor beras, kanker stadium 4
Fetching news ...