Ideas Law

Pasal penghinaan presiden warisan Belanda

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pasal penghinaan presiden warisan Belanda

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pasal mengenai penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan warisan Belanda dan bentuk kemunduran demokrasi sehingga harus ditarik.

"Kalau pasal itu masih ada sesungguhnya kemunduran yang luar biasa dan harus dihentikan. Pasal penghinaan Presiden dan Wapres itu merupakan peninggalan Belanda yang ditujukan untuk penghina kepada pemimpin kolonial seperti Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal," kata Fahri di Jakarta, Rabu (07/02/1018).

Fahri mengatakan pasal itu digunakan bukan di Belanda, namun di negara-negara jajahan untuk melindungi kekuasaan dari rakyat yang terjajah.

"Jadi sungguh ini kemunduran yang luar biasa, karena itu harus dihentikan," ujarnya.

Menurut dia kalau tetap dipaksakan, pasal itu akan memutarbalik jarum jam peradaban demokrasi kita jauh ke belakang dan dirinya berharap Presiden Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal.

Sebelumnya, Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Komisi III DPR tetap memasukkan pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan delik aduan, berbeda dengan pasal yang sudah ada di KUHP lama dan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang berbeda itu sifat deliknya, sebelumnya delik umum dan biasa menjadi delik aduan," kata anggota Panja RKUHP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2).

Arsul mengatakan pasal penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden perlu dijelaskan kepada masyarakat secara jelas bahwa secara norma dasar akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan pasal di KUHP sekarang yang sudah dibatalkan MK.

Dia mengatakan kalau tuntutan pasal tersebut harus dihilangkan, tidak masuk akal karena ada bagian lain dari KUHP yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing yang sedang berkunjung ke Indonesia. 

Bukan pesanan Jokowi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah bahwa pasal penghinaan presiden yang tengah dibahas dalam RKUHP merupakan pesanan Presiden Joko Widodo.

"Enggak lah. Pasal itu sebelum pemerintahan ini ada sudah dibahas. Itu kan di draft," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal ini tetap dipertahankan meskipun sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan, pasal terkait penghinaan presiden ini diperluas dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi.

Yasonna menegaskan, aturan tersebut tidak dibuat untuk membatasi masyarakat mengkritik Presiden. "Jadi harus dibedakan mengkritik dengan menghina. Kalau mengkritik itu oke-oke saja," kata Yasonna.

Yasonna memastikan, nantinya akan dibuat batasan yang jelas sehingga pasal ini tidak multitafsir. Ia memastikan masyarakat tetap bisa menyampaikan kritik yang membangun terhadap presiden.

Yasonna juga mengingatkan bahwa pasal penghinaan presiden sudah muncul sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sudah dibahas sebelumnya, pada pemerintahan yang sebelumnya," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
"Draftnya itu sama, enggak ada bedanya dengan yang (disusulkan pemerintah) sebelumnya," kata politisi PDI-P ini.

Yasonna mengatakan, pasal tersebut tetap dipertahankan oleh pemerintah saat ini agar tidak terjadi demokrasi yang kebablasan.

Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Fetching news ...