Ideas Law

Langkah Tjahjo bersih-bersih regulasi penghambat investasi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Langkah Tjahjo bersih-bersih regulasi penghambat investasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melakukan pemangkasan jalur birokrasi yang menghambat investasi untuk daerah.

Pembatalan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut dilakukan lantaran aturan main itu dianggap tumpang tindih dengan undang-undang. 

Pada kurun 2017 sampai awal 2018, tercatat terdapat 51 permendagri yang dipangkas. Kebijakan pembatalan serupa sebelumnya pernah dilakukan Kemendagri pada 2016. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan, jajarannya sejak Januari hingga Oktober 2016 sudah membatalkan 111 Permendagri. 

Tjahjo Kumolo mengungkapkan, perundangan tersebut bermasalah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kemudahan berusaha dan investasi untuk daerah mengalami kesulitan. 

"Hari ini saya mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokrasi dan membuat rantai birokrasi cukup panjang. Saya kira ini tahap awal, karena keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak bisa membatalkan Peraturan Daerah," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Terdapat sebelas bidang permendagri yang dibatalkan oleh jajaran Kemendagri, yaitu: ihwal pemerintahan, penelitian dan riset, usaha kecil mikro dan menengah, perpajakan, pelatihan dan pendidikan, kepegawaian, penaggulangan bencana, tata ruang dan perizinan, komunikasi dan telekomunikasi, wawasan kebangsaan, serta kepamongprajaan. Pembatalan atau pencabutan itu sudah sesuai instruksi Presiden Jokowi. Jokowi, lanjut Tjahjo, meminta proses perizinan agar investasi di daerah tak mengalami hambatan.  

Pembatalan ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) juga bakal ikut dicabut. Alasannya, supaya masing-masing kepala desa bisa memfokuskan dalam pengelolaan bantuan desa.  

"Saya kira ini tahap awal dan karena keputusan MK yang kaku membatalkan Perda, kami menyerahkan sepenuhnya kepada bapak gubernur, bupati walikota kalau masih ada perda-perda yang menghambat investasi, perizinan, atau terlalu birokratis agar dipotong (pangkas), " kata Tjahjo.

Pemerintahan Jokowi memang menggulirkan program deregulasi. Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri diminta sebagai ujung tombak. Hasilnya, sebanyak 3.143 perda yang dibatalkan.

Yuswandi Arsyad Temenggung, Sekretaris Jenderal Kemendagri saat itu, mengungkapkan dari  total 3.143 perda yang dibatalkan, sebanyak 1765 aturan merupakan peraturan di tingkat provinsi, sisanya 1267 aturan yang dibuat pemerintah kabupaten dan kota, termasuk 111 Permendagri.

Tjahjo pernah bercerita, ketika awal menjabat, instruksi pertama kali yang dititahkan Presiden Jokowi padanya, adalah melakukan deregulasi. Karena nyatanya ada puluhan ribu aturan yang membuat ekonomi di Indonesia berbiaya tinggi. Kata Tjahjo,  setidaknya ada 42.633 peraturan peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih.

Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, pernah mengatakan, dari total 3143 perda yang dibatalkan, sekitar 15 persen merupakan aturan yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kemudian sekitar 15 persen lainnya mengarah pada aturan diskriminatif. Sisanya,  aturan yang dianggap tak perlu diberlakukan. Sekitar 67,5 persen perda dinilai bisa menghambat investasi baik lokal maupun internasional. 

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang aturannya banyak dibatalkan. Sebanyak 102 Perda yang dibatalkan di Jawa Timur. Provinsi lainnya yang aturannya banyak dibatalkan adalah Sulawesi Utara.  Di Sulut yang dibatalkan sebanyak 47 aturan dan Jawa Barat ada 25 aturan. Akan tetapi, pada umumnya, semua daerah memiliki  perda yang bermasalah.

Langkah kemendagri dibendung di MK

Akselerasi deregulasi yang digenjot pemerintah tersendat dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya pada April 2017, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) terhadap UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Salah satu keputusan mahkamah membatalkan kewenangan pembatalan Perda yang dimiliki Mendagri.

Menteri Tjahjo sendiri sempat mengeluhkan putusan MK. Ia bahkan menyindir langkah Apkasi menggugat UU Pemda. Kata Tjahjo, pertama kali dalam sejarah, ada unsur pemerintah menggugat UU yang dibuat pemerintah itu sendiri. Namun, meskipun telah ada putusan MK yang membuat gerak  deregulasi tersendat, pemangkasan aturan yang tumpang tindih dan birokratis tetap dilakukan. Setidaknya di Kemendagri, dengan diumumkannya 51 Permendagri yang telah dibatalkan. Maka, jika ditambah dengan 111 Permendagri yang telah dibatalkan sebelumnya, total aturan Mendagri yang sudah dibatalkan mencapai 162 peraturan.

Darurat keselamatan kerja pada proyek infrastruktur
Debu vulkanik Sinabung capai Aceh
DPR tegaskan UU MD3 tidak ada delik pidana
Menuntaskan problem warga Kedung Badak
Jangan berharap jenis kelamin anak
Fetching news ...