Ideas Law

RUU Pertembakauan tidak hanya urusan rokok

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

RUU Pertembakauan tidak hanya urusan rokok

Wakil Ketua Pansus RUU tentang Pertembakauan Bambang Haryadi menyatakan RUU Pertembakauan bukan RUU Rokok.

"Saya pernah menyampaikan, ini RUU Pertembakauan bukan RUU Rokok. Karena kami DPR sering diserang bahwa kami ingin menggoalkan RUU terkait industi rokok," kata Bambang dalam paparan saat pertemuan Tim Pansus RUU Pertembakauan dengan Direksi PT. Gudang Garam Tbk  di Surabaya, Jawa Timur, akhir pekan ini.

Harus diakui, lanjut politisi Gerindra ini, bahwa pengguna tembakau terbesar saat ini adalah industri rokok. Namun dalam perjalanan pembahasan RUU ini, Pansus mendengar dari para ahli yang diundang Pansus Pertembakauan menyampaikan, bahwa tembakau adalah salah satu bahan baku pembuatan insulin. "Saat ini penderita diabetes sangat tinggi di Indonesia dan sampai saat ini Indonesia masih impor insulin," ungkap Bambang.

Dalam kesempatan tersebut anggota dewan dari dapil Jawa Timur ini mengajak untuk menyadarkan masyarakat ada sisi positif dari manfaat tembakau ini. "Jadi kita harus menyadarkan masyarakat, bahwa jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saja dan kami juga tidak ingin industri rokok selalu diserang oleh gerakan-gerakan anti rokok tanpa mereka menyadari azas manfaat dan mudaratnya. Diakui memang ada azas mudaratnya bahwa dalam regulasi RUU Pertembakauan ini," jelasnya.

"Kami berpandangan, bahwa ada beberapa hal yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Satu sisi negara membutuhkan cukai tembakau dan di satu sisi yang lain kita juga berbicara tentang kesehatan," tambahnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Bambang, satu sisi kita bicara petani yang mengeluh pada Pansus tentang sulitnya bertani tembakau. Di satu sisi juga industri yang diundang Pansus menyampaikan, bahwa apa yang mereka harapkan dari petani tembakau adalah tembakau yang seperti diharapkan.

Sementara itu, ungkapnya, tembakau Indonesia dalam hal ini semakin hari produksi pertaniannya semakin menurun. Banyak hal yang mengakibatkannya. "Beberapa pihak menyampaikan kurangnya pembinaan dari pemerintah atau gencarnya isu menolak tembakau dan juga banyak hal misalnya kalau kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tembakau tidak hanya dimanfaatkan oleh rokok," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Direksi PT. Gudang Garam Susanto Widiatmoko menjelaskan kontribusi cukai dari PT Gudang Garam selama 10 tahun terakhir dan pembelian tembakau lokal dan impor. “Sejak 2008-2009 kondisi produksi kami tinggi, namun tahun-tahun berikutnya pertumbuhannya biasa-biasa saja. Yang perlu kami garis bawahi masuk 2017 kami mengalami penurunan. Pada tahun 2017 kami sudah mengalami perjalanan cukai kami di industri rokok ini di dalam menghadapi situasi pasar dan situasi regulasi yang ada,” paparnya.

Situasi ini, lanjutnya, sudah menjadi alarm bagi PT Gudang Garam Tbk. Oleh karena itu, perusahaannya  membutuhkan dukungan dari pemerintah, yakni untuk melindungi industri rokok tersebut. “Seperti yang disampaikan Ketua Tim Pansus bahwa kontribusi dari cukai tembakau ini menjadi sàlah satu andalan bagi pemerintah, yaitu 10% APBN kita dari cukai rokok,” jelasnya lagi.

Kemudian ia menjelaskan, bahwa pembelian tembakau lokal maupun impor tergantung pada pasokan di pasar maupun mutu dan kualitas yang tersedia di pasar.

Direksi PT Gudang Garam Tbk lainnya, Istata Taswin Siddharta menambahkan, bahwa di sini PT Gudang Garam Tbk bukan bermaksud untuk meminta perlindungan pemerintah supaya volume produksi berkembang dengan pesat.

“Karena kami menyadari rokok ini barang yang dikendalikan. Jangka panjang untuk kesehatan, volume diharapkan akan turun konsumsi perkapita kami sepenuhnya mengerti. Tapi ada baiknya kalau semua pihak  yang berkepentingan juga melihat saat yang tepat untuk menurunkan volume dan strategi-strategi lain agar dari sisi ekonomi juga relatif minimal,” terangnya. 

Sebagai titik temu

Bambang menganggap bahwa RUU Pertembakauan dibuat untuk menyatukan semua kepentingan. RUU yang merupakaan Inisiatif DPR ini diharapkan dapat menampung seluruh aspirasi dari semua pihak baik petani, pengusaha dalam hal ini pabrikan, pekerja ataupun dari pihak yang kontra terhadap RUU ini.

"Undang-Undang (UU) ini dibuat untuk menyatukan semua kepentingan. Walaupun tidak mungkin semua kepentingan akan terakomodir secara utuh. Namun setidak-tidaknya UU ini bisa menjembatani semua kepentingan-kepentingan tersebut menjadi satu tujuan yang baku di dalam satu regulasi," kata dia.

Pansus Pertembakauan DPR, menurut politisi Gerindra ini, ingin membuat UU yang bisa bermanfaat semaksimal mungkin bagi kepentingan semua pihak. "Karena baik pengusaha, petani dan pekerja adalah rakyat Indonesia, sebagainana mandat UUD 1945 harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia," tegasnya.

Bawang putih tak boleh buat negara tergadai
Mengenal Hikmah Puasa Pada Bulan Ramadhan
Harga dan stok sembako terkendali jelang dan selama Ramadhan
Periksa cawagub Sumut Ijeck, KPK makin galak?
Jangan undang penceramah provokatif
Fetching news ...