News Law

Perketat pengawasan tenaga kerja asing

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Perketat pengawasan tenaga kerja asing "Kalau tenaga kerja kasar yang sudah kita miliki keahliannya harusnya dipersulit masuk, bukan dipermudah masuk ke Indonesia." - Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) dinilai sangat rendah, karena banyak pekerja asing menyelinap dengan tujuan wisata. Hal ini memerlukan perhatian serius, apalagi TKA yang datang ke Indonesia kebanyakan para tenaga kerja kasar.

“Tenaga kerja asing harus dikategorisasi. Kalau tenaga kerja kasar yang sudah kita miliki keahliannya harusnya dipersulit masuk, bukan dipermudah masuk ke Indonesia. Sangat disayangkan, memang, TKA yang hadir justru para tenaga kasar yang tidak memiliki keahlian khusus," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (08/3/2018).

Menurutnya, banyak temuan bahwa TKA asal Tiongkok bekerja di pelabuhan dan perkebunan sebagai buruh kasar. Padahal, tenaga kerja semacam itu sudah banyak dimiliki Indonesia. “Yang boleh masuk itu adalah yang punya keahlian khusus yang tidak dimiliki kita. Namun, kalau kita sudah punya ahlinya, tidak boleh tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dengan mudah,” tegas Fadli.

Hal tersebut, menurutnya, adalah bukti lemahnya pengawasan. Pihaknya juga mewaspadai naiknya angka kunjungan wisata ke dalam negeri. Ia khawatir orang asing yang datang dengan tujuan wisata, ternyata sampai di Indonesia malah bekerja.

“Saat ini kita menganut rezim visa bebas. Orang datang ke sini seolah-olah turis, padahal bekerja. Lalu, seolah-olah ada kenaikan turis, padahal belum tentu mereka turis. Mereka ternyata mencari pekerjaan,” ungkap Fadli, mengakhiri wawancara.

Jokowi ingin izin TKA lebih mudah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan penyederhanaan perizinan tidak terkait tenaga kerja asing. Presiden juga meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja sama mengurus tenaga kerja asing yang bermasalah.

Pemerintah akan mengoperasikan percepatan pelaksanaan berusaha dengan sistem perizinan terintegrasi atau "single submission" sebelum Maret 2018.

"Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali," kata saat rapat terbatas Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA), Selasa (06/02/2018).

Jokowi meminta prosedur dibuat lebih sederhana dalam pengajuan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Penempatan Tenaga Asing atau IPTA maupun KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas. Jokowi juga meminta supaya dapat dijalankan berbasis dalam jaringan.

"Dan dilakukan secara terintegrasi terpadu antara Kementerian Tenaga Kerja, dan Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sangat penting dilakukan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, jangan berjalan sendiri-sendiri tapi betul-betul terkoordinasi," ungkap Presiden.

Apalagi karena Presiden menerima keluhan bahwa para pemberi kerja mengeluhkan adanya "sweeping" terhadap para pekerja asing tersebut.

"Karena saya juga mendapat beberapa laporan dari pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman, mereka merasa ada `sweeping` dan yang kita lihat Kemenaker jalan sendiri, Imigrasi sendiri, instantsi lain juga melakukan pengawasan sendiri-sendiri. Ini yang betul-betul kita harus konsolidasikan sehingga hal-hal itu tidak terjadi lagi," ungkap Presiden.

Pesoalan tenaga kerja asing tersebut, menurut Presiden, perlu dicarikan solusinya karena globalisasi ekonomi mendorong pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Indonesia bahkan mengirim tenaga kerja atau biasa disebut buruh migran ke Timur Tengah, Asia Tenggara maupun Asia Timur.

"Pada saat yang bersamaan, sejalan dengan masuknya investasi kita juga menerima masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam proses investasi, agar bisa memastikan kepentingan nasional kita baik meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya tenaga kerja kita di dalam negeri maka diperlukan penataan masuknya tenaga kerja asing," tegas Presiden.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri sebelumnya pernah mengatakan, saat ini ada 74.000 tenaga kerja asing di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.000 di antaranya berasal dari Cina.

Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Ma'ruf Amin bapak ekonomi kaum tertindas
Realisasi investasi triwulan kedua turun 4,9 persen
Sandiaga Uno akui kekayaannya fluktuatif
Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Fetching news ...