Ideas Law

KPK harus lebih galak di tahun politik

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK harus lebih galak di tahun politik “KPK harus lebih galak di tahun politik. Setahun sebelumnya adalah masa calon kepala daerah mengumpulkan dana untuk kampanye, sementara setahun setelahnya adalah kala pemenuhan janji-janji kepada pemberi dana." - Merah Johansyah

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyatakan KPK (Komisi Pemeberantasan Korupsi) harus lebih waspada di tahun politik, terutama menjelang pelaksanaan dan usai Pilkada. Kala paling rawan menurutnya adalah setahun sebelum dan setelah pelaksanaan pemilu.

“KPK harus lebih galak di tahun politik. Setahun sebelumnya adalah masa calon kepala daerah mengumpulkan dana untuk kampanye, sementara setahun setelahnya adalah kala pemenuhan janji-janji kepada pemberi dana. Masa-masa itu yang paling rawan korupsi,” katanya saat ditemui Rimanews.com di Jakarta, Kamis (22/03/2018).

Merah memerikan bahwa sumber korupsi utama di Indonesia ada dua, yaitu pengadaan barang-jasa dan sumber daya alam. Terkait yang kedua, dia mengatakan bahwa pertambangan sering menjadi andalan politisi untuk memenuhi kebutuhan biaya kampanye Pilkada Serentak.

“Tercatat 170 izin tambang baru yang dikeluarkan sepanjang 2017-2018. Paling banyak muncul izin tambang baru ini di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dua provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Di Jawa Tengah, pada periode 2017–2018, tercatat mengobral 120 izin tambang. Di Jawa Barat terdapat 34 izin tambang baru yang terbit pada 31 Januari 2018, dua pekan sebelum penetapan Calon Kepala Daerah Jabar diumumkan,” bebernya.

Dia menyatakan bahwa pengeluaran izin yang di tahun politik berpotensi dilakukan kepala daerah petahana untuk mendapatkan gratifikasi atas izin yang dikeluarkan.

“Indikasi ijon politik di sektor pertambangan tidak hanya melalui perizinan semata, namun juga dari pembiaran pelanggaran hukum,” katanya.

“Bahkan, modus lain yang patut ditelusuri KPK adalah terkait ribuan izin tambang yang habis masa berlaku namun izinnya tidak dicabut. Terdapat 1.682 dari 3.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang habis masa berlaku dan tersebar di 17 Provinsi yang menggelar Pilkada 2018. Hal ini berpotensi menjadi sumber keuangan bagi kandidat tertentu, terutama para incumbent,” sambungnya.

Jatam menemukan sebanyak 7.180 IUP atau 82,4%  dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 Provinsi Pilkada atau 49,2% dari seluruh IUP di Indonesia. Ribuan izin tambang ini, dikatakan Merah, berpotensi menjadi sumber pembiayaan politik bagi para kandidat pada Pilkada Serentak 2018.

Menurutnya, kandidat kepala daerah maupun pebisnis tambang sama-sama memiliki kepentingan. Kandidat berkepentingan untuk mendapatkan biaya, sementara pebisnis tambang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanjutkan bisnisnya di daerah. Di sinilah ijon politik itu terjadi.

Oleh karena itu, Merah menyatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah mundur penegakan hukum dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Rencana KPK yang akan mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi tersebut sudah sepatutnya didukung, sehingga masyarakat Indonesia, terutama para pemilih, tidak salah memilih calon kepala daerahnya dalam Pilkada Serentak 2018,” pungkasnya.

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...