News Law

Air harus dalam penguasaan negara

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Air harus dalam penguasaan negara Mata air Lempong (sikunir dieng).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan negara harus berkuasa penuh terhadap sumber daya air. Menurutnya, penguasaan air harus dilakukan oleh negara secara penuh yang dituangkan dalam RUU yang sedang digodok DPR atas petunjuk dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Petunjuk dari Mahkamah Konstitusi itu adalah bagaimana negara harus berkuasa penuh terhadap sumber-sumber air, dan pihak swasta boleh saja melakukan usaha terhadap peguasaan air yang ada, namun tetap lebih dulu mengutamakan kebutuhan rakyat," jelas Lasarus di ruang rapat Baleg Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (03/4/2018) sore.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, setelah kebutuhan rakyat terpenuhi, baru dunia usaha boleh menggunakan ketersedian air yang ada. Dia mengatakan sebelumnya MK telah menggagalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

"Yang pertama yang menjadi perhatian serius kita, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di-judicial review, dan oleh MK dulu digagalkan semua, dibatalkan secara keseluruhan. Sehingga, konsen kami dalam penyusunan RUU Sumber Daya Air ini tentu petunjuk dari putusan Mahkamah Konstitusi itu," papar Lasarus.

Meskipun negara berkuasa penuh atas sumber daya air, namun dia mengungkapkan swasta diberi keterlibatan dengan persyaratan yang ketat. Peraturan dan persyaratan secara detil akan diatur lewat Peraturan Pemerintah.

"Di undang-undang kita hanya mengatur globalnya saja. Salah satu syaratnya ketersediaan air cukup dulu untuk rakyat, setelah ada sisa baru bisa diusahakan oleh industri swasta, itu pun harus melakuklan kerja sama dengan BUMN atau BUMDes," ungkap Lasarus.

Anggota dewan dapil Kalimantan Barat ini mengatakan prinsip dari RUU Sumber Daya Air ini adalah menempatkan rakyat sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang di dalamnya mengatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Air untuk kesejahteraan rakyat

Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI Abidin Fikri menegaskan pengaturan tentang Sumber Daya Air harus demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD NKRI Tahun 1945.

“Air bukanlah komoditas maka pengelolaannya harus menghindari praktik privatisasi, komersialisasi, dan eksploitasi sumber-sumber air yang dimonopoli segelintir orang. Karena pada hakikatnya air adalah sumber kekayaan alam yang merupakan hak publik atau hak rakyat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan perlunya peran pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi air sebanyak potensi 3,9 triliun meter kubik pertahun yang baru dimanfaatkan hanya sejumlah 691, 3 milyar meter kubik.

“Pemerintah dan masyarakat juga ikut bertanggungjawab atas perlindungan Sumber Daya Air, yakni Tata Kelola Penggunaannya baik untuk air minum, air baku, MCK, irigasi,” jelasnya.

 Selain itu, ia juga mengatakan pentingnya konservasi sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian sumber-sumber air berkaitan dengan fungsi hutan, daerah tangkapan air sebagai penyangga serta penataan Daerah Aliran Sungai.

Terakhir, berkaitan dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atau air mineral dengan cara isi ulang, pihaknya menghargai hak-hak warga negara perorangan atau badan usaha, tapi hanya izin pengelolaan terbatas dan harus diawasi secara ketat.

Pada rapat pleno kemarin, seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR RI menyepakati  dengan bulat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI supaya ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Kesepakatan ini, setelah Baleg mengadakan rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto dengan Tim Pengusul RUU Sumber Daya Air dari Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Lasarus.

Mengingat 3 horor perkosaan di Indonesia
Fahri Hamzah: Pilpres lebih banyak perang gimmick, rakyat lapar bos
Agung Laksono nilai dukungan Soetrisno Bachir dongkrak suara Jokowi
Popularitas Habieb Rizieq turun, Golkar: masyarakat ingin kelembutan
TKN: Ustad Abdul Somad tak berpihak pada Prabowo
Demokrat ke Prabowo-Sandi: Apa yang menjadi janji harus ditepati
Demokrat tuding Sekjen Gerindra beri informasi tak utuh ke publik
Isi pembicaraan Jokowi dengan Putin
Sederet dampak buruk jika Anda miskin
PAN nilai Sandiaga Uno lebih tingkatkan elektabilitas dibanding Prabowo
Kubu Jokowi nilai kampanye negatif tak haram
Kubu Prabowo ingin lakukan taubat nasional
DPR RI kutuk serangan Israel atas warga Palestina
Sete Gibernau kembali balap Gran Prix setelah 10 tahun pensiun
JAPRI ajak masyarakat cerdas hindari hoaks
Fetching news ...