Ideas Law

FPI tak gubris Ketua MUI untuk cabut tuntutan terhadap Sukmawati

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

FPI tak gubris Ketua MUI untuk cabut tuntutan terhadap Sukmawati Sukmawati Soekarnoputri

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin meminta Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis untuk mencabut laporan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) terhadap Sukmawati Soekarnoputri dengan dugaan penistaan agama lewat puisi untuk dicabut oleh pelapornya.

"Bapak Ketua Umum mengimbau kepada pihak-pihak yang sudah terlanjur melaporkan Ibu Sukmawati ke Bareskrim Polri, jika memungkinkan untuk mencabut kembali laporannya dan tidak melanjutkan kasusnya," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Kamis (13/04/2018) malam.

Ia mengatakan imbauan Ketum MUI itu diutarakan oleh Maruf sendiri kepada saat keduanya bertemu di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (11/4).

"Beliau menyarankan untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme musyawarah demi menjaga situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang sedang memasuki tahun politik, agar tercipta ketenangan, kedamaian dan tidak menimbulkan kegaduhan, gesekan dan konflik yang berkepanjangan," katanya.

Ketua Umum MUI, menurut dia, juga menjelaskan dalam menangani masalah puisi Sukmawati itu sebaiknya murni dengan pendekatan dakwah, yaitu lebih mendahulukan merangkul bukan memukul dan menuntun bukan menuntut.

"Atas penjelasan Ketua Umum MUI tersebut Ustadz Sobri mengucapkan banyak terima kasih dan bisa memahami atas langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Kyai Maruf Amin sebagai ulama sepuh yang memang lebih mendahulukan aspek dakwahnya daripada aspek hukumnya," ujarnya.

Akan tetapi, Zainut Tauhid mengemukakan, Sobri tetap meminta izin untuk melanjutkan proses hukum Sukmawati karena demi melaksanakan apa yang disebutnya “tugas amar maruf nahi munkar".

Atas tanggapan Sobri tersebut, Ketua Umum MUI dikabarkan tidak mempermasalahkannya karena Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara diberikan hak untuk menuntut keadilan di depan hukum sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pertemuan tersebut berjalan kurang lebih satu jam, diwarnai dengan penuh keakraban, saling menghomati dan saling memahami atas peran dan tugasnya masing-masing," pungkas Zainut Tauhid.

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...