News Law

Korupsi bukan karena gaji tak memadai

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Korupsi bukan karena gaji tak memadai

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan karena gaji yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan, melainkan adanya permasalahan pada mental.

"Korupsi kepala daerah dan perangkat daerah faktornya bukan karena gaji. Ini sistemnya sudah baik, pengawasan baik, tapi masih ada yang kena operasi tangkap tangan. Jadi, itu bukan masalah gaji, tapi mental," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (19/04/2018).

Mendagri mengatakan jika kepala daerah memahami area rawan korupsi serta dampaknya, maka seharusnya upaya menguntungkan diri dengan cara ilegal itu tidak terjadi.

Menurut Tjahjo, penjelasan mengenai daerah rawan korupsi telah berulang kali dipaparkan kepada kepala daerah dan perangkatnya. Kendati demikian, masih banyak yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Partai politik dalam menyalonkan sesorang juga sudah ada seleksinya, sudah diikuti psikotes. Tapi (uang) itu memang godaan, jadi masalahnya di mental," tutur Mendagri.

Tjahjo menerangkan supaya ke depannya tidak ada lagi pemimpin daerah terlibat korupsi, pihaknya bersama KPK saat ini berkeliling ke daerah untuk menjelaskan area rawan korupsi kepada para calon kepala daerah.

"Kami menjelaskan, kepala daerah harus menggunakan `e-planning` yang transparan, dan mengambil kebijakan dengan memahami area rawan korupsi. DPRD dan kepala daerah juga teken pakta integritas. Jadi kuncinya pada perencanaan anggaran, jangan ada `bargaining` atau `kongkalikong`," ungkap Mendagri.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menaikkan nominal gaji kepala daerah, karena jika dikalkulasikan gaji bulanan yang didapatkan tidak sebanding dengan "modal politik" yang dikeluarkan saat menjalani masa kampanye.

Pria yang kerap disapa Aher itu menilai upaya tersebut dilakukan supaya para kepala daerah bisa terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.

Saat ini, Menteri Tjahjo mengingatkan, KPK lebih rajin turun gunung, selain sebagai upaya pencegahan juga pengawasan kepada pemangku kebijakan dan kepada para calon kepala daerah. Intinya, pemerintah ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih. 

9 titik rawan korupsi

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memetakan setidaknya ada sembilan titik rawan korupsi dalam pemerintahan daerah.

"Sembilan titik tersebut adalah perencanaan APBD; pengganggaran APBD; pelaksanaan APBD; perizinan; pembahasan dan pengesahan regulasi; pengelolaan pendapatan daerah; rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian; pelayanan publik, dan proses penegakan hukum," katanya di Bandung, Selasa (17/04), pada Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Satem.

Basaria mengatakan untuk membangun perilaku anti-korupsi dan mencegah korupsi di pemerintah daerah, lembaganya menjalankan program Pilkada Berintegritas yang meliputi pembekalan untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak Juni 2018.

Berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian, ia mengatakan, KPK ingin meningkatkan pemahaman para calon kepala daerah mengenai persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintah daerah dan membangun perilaku anti-korupsi.

Ia juga mengingatkan bahwa rata-rata biaya pemilihan bupati/wali kota sekitar Rp20 hingga Rp30 miliar, sedangkan kekayaan calon kepala daerah rata-rata hanya Rp7 miliar sampai Rp9 miliar.

"Kesenjangan ini biasanya dimanfaatkan oknum dengan memungut 10 hingga 30 persen dari nilai proyek atau diijon dari SKPD," katanya, menekankan bahwa KPK akan mengawal peserta dan penyelenggara pemilu agar terhindar dari konflik kepentingan.

Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas
Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Gonjang-ganjing muktamar Pemuda Muhammadiyah diintervensi
DPR akan panggil tiga lembaga terkait peluru nyasar
PAN larang kepala daerah jadi tim sukses
Polisi: Total 6 peluru nyasar ditemukan di gedung DPR
PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi
Pelopor perdamaian bangkitkan Indonesia damai
Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
Fetching news ...