News Law

Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, KPAI mendorong pendewasaan usia minimal perkawinan karena yang ada saat ini tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan bisa dicapai bila pernikahan tidak dilakukan pada usia yang terlalu muda.

"Kami mendorong usia perkawinan ditingkatkan dari sebelumnya perempuan 16 tahun menjadi 18 tahun dan laki-laki dari 18 tahun menjadi 21 tahun," kata Retno di Jakarta, Kamis (19/04/2018), diberitakan Antara.

Oleh karena itu, KPAI mendukung DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Sejak 1974 itu sudah lama sekali. Memang perlu direvisi. Mungkin dulu orang tua kita menikah di usia muda masih relevan. Namun, di era sekarang sudah tidak lagi relevan," tuturnya.

Retno mengatakan perkawinan anak merupakan pelanggaran hak-hak anak. Ke depan, perkawinan anak, apalagi anak dengan anak, juga kerap menimbulkan permasalahan.

"Bila anak kawin dengan anak, nanti secara ekonomi bagaimana? Perkawinan itu seharusnya bukan sekedar cinta, bukan sekadar ada teman tidur. Tujuan perkawinan lebih mulia dari itu," katanya.

Retno menyayangkan bila ada pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada anak untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut Retno, pengadilan agama seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mencegah perkawinan anak.

Hal senada sempat diutarakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Yohana Yambise, yang mengatakan kementeriannya akan terus mengupayakan batas usia minimal perkawinan naik menjadi 18 tahun bagi perempuan.

"Undang-undang kita mengakui batas minimal sampai 16 tahun, kami sedang upayakan naik ke 18 tahun," ujarnya di Jakarta saat gugatannya untuk merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditolak Mahkamah Konstitusi pada 18 Juni 2015 lalu.

Dia mengaku kecewa dan menyesalkan keputusan itu dan menyatakan pihaknya tidak akan putus asa serta akan terus berupaya menaikkan usia minimum pernikahan dari 16 tahun menjadi 18 tahun dengan memperjuangkan agar MK menguji kembali putusan tersebut.

Yohana mengatakan pihaknya mendorong agar tidak menikah hingga usia 18 tahun karena sampai usia tersebut siapapun masih dikategorikan anak-anak.

"Sehingga masih memiliki hak khusus yang harus dipenuhi dan ada kewajiban belajar selama 12 tahun karena pendidikan juga penting untuk menjawab setiap persoalan anak," ucapnya.

Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas
Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Gonjang-ganjing muktamar Pemuda Muhammadiyah diintervensi
DPR akan panggil tiga lembaga terkait peluru nyasar
PAN larang kepala daerah jadi tim sukses
Polisi: Total 6 peluru nyasar ditemukan di gedung DPR
PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi
Pelopor perdamaian bangkitkan Indonesia damai
Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
Fetching news ...