Ideas Law

Divonis mati, Aman pikir-pikir

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Divonis mati, Aman pikir-pikir Aman Abdurrahman divonis hukuman mati oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Jaini, Jumat (22/06/2018).

Gembong teroris, Aman Abdurrahman divonis hukuman mati oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Jaini di ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, SH, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/06/2018).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme, menjatuhkan pidana kepada Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman dengan pidana mati," kata Hakim Akhmad Jaini.

Usai membacakan vonis terhadap Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman tersebut, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa atau tim kuasa hukumnya terkait kemungkinan banding.

"Bagaimana? banding atau menerima atau pikir-pikir, tidak usah komentar," kata hakim.

Kemudian Asrudin Hatjani, anggota tim kuasa hukum Oman menyatakan masih mempertimbangkan vonis mati tersebut.

"Pikir-pikir, Yang Mulia," kata Asrudin Hatjani.

Aman Abdurrahman didakwa terlibat dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom Kampung Melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut. Ia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut.

Aman Abdurrahman seharusnya bebas dari penjara pada 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman sembilan tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar pada 2010.

Namun pada 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Aman Abdurrahman sebagai tersangka karena diduga terlibat sebagai dalang dalam serangan teror Bom Thamrin.

Aman Abdurrahman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jaringan Aman berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS di Timur Tengah.

Tertutup

Wartawan yang meliput sidang putusan kasus terorisme dengan terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman dilarang memasuki maupun mengambil gambar ruang tempat sidang perkara itu berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan melarang stasiun televisi menyiarkan secara langsung sidang vonis terdakwa kasus teroris Aman Abdurrahman.

Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Budi Sartono, di Jakarta, Kamis (21/06), mengatakan, hal itu sesuai surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

 "Ada ketentuan dari KPI tidak boleh melaksanakan secara langsung," kata Sartono.

Ia mengungkapkan, KPI menerbitkan surat edaran tentang larangan lembaga penyiaran untuk menyiarkan secara langsung proses persidangan di pengadilan khususnya terkait kasus terorisme.

Melalui surat edaran tertanggal 8 Juni 2018, KPI meminta lembaga penyiaran tidak menyiarkan secara langsung proses persidangan di pengadilan khususnya terkait kasus terorisme.

KPI mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk menjaga lembaga peradilan dan kelancaran proses persidangan.

Selain itu, media diminta menjaga keamanan perangkat persidangan dan saksi, serta meminimalkan penyebaran ideologi terorisme dan penokohan teroris.

Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Jokowi belum temukan solusi akurkan SBY-Megawati
Fetching news ...