Ideas Law

Wakil rakyat bukan tukang pukul kepentingan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Wakil rakyat bukan tukang pukul kepentingan

Berita menohok mengenai wakil rakyat terus berdatangan seakan tiada hentinya. Dalam beberapa waktu terakhir Indonesia telah dihebohkan dengan perilaku koruptif anggota DPRD Malang dan anggota DPRD kota Mataram yang terkena operasi tangkap tangan. Kabar inisontak membuat kita tercengang.

Kali ini kita dikejutkan kembali dengan berita mengenai wakil rakyat yang berasal dari kota Samarinda (anggota DPRD Samarinda) yang diduga telah melakukan aksi persekusi terhadap sekelompok masyarakat simpatisan gerakan #2019GANTIPRESIDEN. Tak hanya itu, aksi persekusi tersebut juga disertai tindakan yang tidak terpuji dengan mengatakan sesuatu yang berbau SARA.

Oknum yang melakukan aksi persekusi tersebut berinisial AV, HU, dan SR yang ketiganya merupakan politisi PDIP. Tentunya persekusi yang dilakukan oleh wakil rakyat merupakan tindakan yang tak lazim, terlepas adanya unsur politis yang membalutnya. AV, HU, dan SR selaku wakil rakyat yang dalam hal ini bertindak terlalu jauh dengan melakukan aksi persekusi disertai tindakan tidak terpuji dengan mengatakan sesuatu yang berbau SARA bisa dipastikan telah melanggar hukum (ketentuan KUHP).

Aksi persekusi yang telah dilakukan oleh oknum wakil rakyat (anggota DPRD Samarinda) memungkinkan telah melumpuhkan rasa kepercayaan masyarakat bahkan memusnahkan kepercayaan (distrust). Antipati berkelanjutan masyarakat khususnya masyarakat kota Samarinda terhadap wakil rakyat (anggota DPRD) juga kemungkinan besar terjadi.

Secara teoretis wakil rakyat merupakan representasi rakyat. Apa pun yang diinginkan rakyat haruslah diperjuangkan oleh wakil rakyat sebagaimana konstitusi kita telah mengamanatkan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan Berada Di Tangan Rakyat dan Di Laksanakan Berdasarkan Undang-Undang Dasar”.

Aksi persekusi tersebut membuat logika kita menjadi terbalik, jika dianalogikan wakil rakyat seyogyanya bekerja berdasarkan tupoksinya bukan malah menjadi seperti tukang pukul (tukang pukul kepentingan). Dengan kata lain, mereka telah melakukan pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Wakil rakyat dalam hal ini tak etis dan bertindak semaunya. Apalagi terlalu jauh mencurigai bahwa gerakan #2019GANTIPRESIDEN merupakan tindakan makar (aanslag) dan mempunyai potensi memecah persatuan dan kesatuan.

Dari perspektif hukum, tindakan makar memiliki beberapa unsur sebagaimana ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: a. Niat, b. Perbuatan permulaan pelaksanaan c. Ditujukan untuk menghilangkan nyawa Presiden/Wakil Presiden atau menghilangkan kemerdekaan atau membuat mereka tidak cakap memerintah. Jika mengacu pada unsur-unsur tersebut, gerakan #2019GANTIPRESIDEN bukan merupakan tindak makar melainkan gerakan biasa yang ingin mengutarakan pendapat dalam hal ini hak-haknya telah dijamin oleh UUD NRI 1945  (Verfassung).

Sekalipun ada indikasi makar, ketiga wakil rakyat (anggota DPRD) bukan merupakan domainnya untuk menindak tindakan makar tersebut, melainkan domain dari Polisi Republik Indonesia.

Penulis: Adam Setiawan, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum UII

Merayakan kemerdekaan diri versi Kishimi dan Koga
Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Massa ingatkan KPK dengan obat anti masuk angin
Fetching news ...