Ideas Law

Mencari hakim negarawan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mencari hakim negarawan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan istilah “negarawan” secara tegas hanya ditujukan pada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang bunyinya Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi.

Jika ditelisik istilah negarawan dalam bahasa Inggris disebut ”statesman.” Menurut Edmund Burke, seorang filsuf Inggris, negarawan adalah seorang yang melihat masa depan dan bertindak pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dan untuk keabadian.

Sementara itu, berdasarkan kamus Merriam-Webster, negarawan adalah ”orang yang aktif mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan” (one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies).

Apabila ditelaah secara cermat, tidak ada pengertian (begrip) secara jelas mengenai negarawan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun disebutkan secara jelas bahwa hakim MK merupakan negarawan sebagaimana istilah itu disebutkan dalam UUD NRI 1945.

Istilah negarawan sendiri sama dengan politisi. Namun, apabila ditarik intinya, negarawan mempunyai pola pikir yang visioner dalam rangka mengelola negara menjadi lebih baik dengan menanggalkan kepentingan pribadi. Berbeda dengan politisi yang berpikir pragmatis yang orientasinya terletak pada  keuntungan individu atau kelompoknya.

Proses seleksi atau rekrutmen hakim MK melibatkan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal Pasal 18 Ayat (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bertalian dengan hal tersebut, DPR yang pada kesempatan ini melakukan proses rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah 2 (dua). Masa jabatan dua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto dan Wahiduddin Adams, akan berakhir sebelum pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Adapun calon hakim MK berjumlah 11 (sebelas) termasuk petahana.

Selanjutnya, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dimulai pada 31 Januari 2019, dan bakal dilanjutkan pada 6-7 Februari 2019. Usai fit and proper test, sebelas calon hakim MK akan mengikuti ujian verifikasi untuk melihat track record calon Hakim MK dalam dunia hukum.

Pada tanggal 13 Februari  2019 seharusnya telah diumumkan hasil seleksi hakim MK. Namun, Komisi III DPR menunda pengumuman hasil seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasan dari penundaan ini disebabkan Komisi III mencoba merespon dan menampung berbagai masukan dari kalangan civil society terkait kasus yang melibatkan calon hakim MK baik dari masalah moralitas hingga persoalan hukum.

Terkait keputusan untuk menunda pengumuman siapa Hakim MK yang terpilih, penulis setuju dengan alasan bahwa dalam mencari seorang negarawan Hakim MK, DPR harus lebih selektif dengan melihat track record calon hakim MK. Sementara itu, proses rekrutmen hakim konstitusi seyogyanya dilakukan secara transparan melibatkan pelbagai kalangan.

Kualitas menurun

Ada dua perspektif untuk mententukan kelayakan dan kepatutan dari calon Hakim Konstitusi, yakni perspektif integritas dan kualitas yang mumpuni. Beberapa tahun ini kinerja dari Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dikatakan menurun.

Hal tersebut didukung dengan beberapa putusan Mahakamah Konstitusi yang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli, terkait implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh MK.

Seorang ahli juga mengatakan bahwa kualitas putusan MK menurun jika dibandingkan putusan MK yang terdahulu. Umpamanya, dalam putusannya, hakim konstitusi sering menyertakan pertimbangan yang hanya satu lembar saja. Hal tersebut dirasa sangat janggal jika dibandingkan dengan pertimbangan dalam putusan MK periode awal dengan berkas putusan 600 halaman.

Selanjutnya, ditinjau dari latar belakang bidang yang dikuasai oleh calon hakim konstitusi yakni konstitusi dan hukum tata negara.

Ada calon yang tidak memiliki penguasaan atau ahli di bidang konstitusi dan hukum tata negara, bahkan calon tersebut telah menjalani satu periode di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian timbul pertanyaan apakah syarat untuk menjadi hakim konstitusi cukup berlatar belakang ilmu hukum saja, mencakup seluruh bidang konsentrasi dengan menyampingkan frasa negarawan yang menguasai konstitusi dan hukum tata negara.  Menurut penulis, tidak elok apabila hakim konstiutusi tidak  mempunyai kompetensi di bidang hukum tata negara. Hal seperti ini nantinya akan berpengaruh pada kualitas putusan.

Selain itu, dari perspektif integritas, banyak yang berharap bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan nama baiknya seperti sediakala melalui integritas para hakimnya. Hal ini diakibatkan masa lalu MK yang pernah ternoda dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh dua hakim MK. Sementara itu, pelanggaran etik dari yang dilakukan oleh hakim MK bahkan telah menimbulkan gejolak dari berbagai kalangan yang menginginkan ketua MK waktu itu untuk mundur.

Mengukur integritas seorang yang berprofesi sebagai hakim untuk  diperlukan karakter yang jujur dan menjunjung nilai-nilai rohani yang harus tercermin baik dalam menjalankan profesinya maupun dalam kehidupan sehari-hari.

 

Tentunya kita semua berharap dalam perkembangannya lahir penerus hakim MK sekelas Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Mahfud MD yang memiliki kualitas dan integritas yang sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, kita berharap seleksi yang dilakukan oleh DPR mampu menghasilkan hakim konstitusi yang benar-benar memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil dan negarawan yang mengusai konstitusi dan ketatanegaraan.

Terlepas nuansa politis yang membalut di dalamnya bahwa ada kecenderungan sarat unsur kepentingan yang berbicara karena dilakukan oleh lembaga DPR, kita tetap berharap seleksi ini mampu menghasilkan Hakim Konstitusi yang yang memiliki karakter negarawan yang memiliki keahlian di bidang konstitusi dan tata negara dan yang memiliki integritas yang mengedepankan kepentingan bangsa guna tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Penulis: Adam Setiawan, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Fetching news ...