Pimpinan KPK baiknya penuhi undangan Pansus Angket DPR

REPORTED BY: Fathor Rasi

Pimpinan KPK baiknya penuhi undangan Pansus Angket DPR Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR bertemu dengan Ketua Umum ICMI, Jimly Ashiddiqie

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR bertemu dengan Ketua Umum ICMI Prof DR Jimly Ashiddiqie, di Jakarta, Kamis (07/09). Pertemuan tersebut digelar guna mendiskusikan masalah seputar hukum hak angket Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) kepada pakarnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Jimly menyampaikan, sikap belum bersedia hadirnya para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi undangan rapat Pansus Hak Angket di DPR sebab masih menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jimly menyarankan kepada pimpinan KPK untuk datang memenuhi undangan rapat Pansus Hak Angket jika MK telah mengetuk palu keputusannya.

"Tapi kalau putusan MK sudah keluar, dan putusan membenarkan Pansus Hak Angket, saya yakin pihak KPK akan menghormatinya. Saya percaya pimpinan KPK akan menghadiri," kata Jimly.

Dia mengimbau, Pansus Hak Angket juga menghormati sikap pimpinan KPK yang belum bersedia hadir karena menunggu proses di MK. Oleh sebab itu, Jimly menyarankan agar Pansus Hak Angket KPK tidak menjadwalkan dulu rapat pertemuan hingga selesainya proses hukum di MK.

Jimly menjelaskan, KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya telah diatur dalam UU mengenai independensinya. Berdasarkan itu, Jimly menganggap, KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan politik di eksekutif dan legislatif.

"Badan-badan yang kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman independensinya sudah di atur dalam UU. Termasuk KPK yang punya kedudukan konstitusional kuat. Jadi harus dihormati keberadaan KPK sebegai lembaga penegak hukum," ucap Jimly.

Jimly mengungkapkan, keterlibatan DPR dengan lembaga penegak hukum hanya pada empat kaitan, yaitu saat perekrutan, pemberhentian, pembuatan kebijakan, serta anggaran. Jimly menyarankan Pansus Hak Angket KPK dapat saja mengirimkan surat kepada MK guna memprioritaskan uji materi lembaga bentukan DPR tersebut.

"Jadi apa yang jadi target dan tujuan dari Pansus selama tidak mengganggu independensinya, dijawab aja dan haknya DPR untuk mencari tahu, sebagai haknya untuk menggunakan hak angket itu. Tentu hasil hak angket akan diberikan kepada DPR. Saya juga anjurkan supaya disampaikan kepada Presiden untuk bahan evalusasi KPK ke depan," ujar Jimly.


Hubungan KPK-Pansus Angket memanas

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo sempat mengeluarkan ancaman kepada Pansus Angket KPK. Pasal yang digunakan adalah pasal 21 UU KPK atau obstruction of Justice. Ancaman itu dikarenakan Pansus Angket KPK menghalangi penyidikan yang dilakukan KPK.

Spontan, ancaman itu membuat DPR RI meradang dan sebagian besar anggota DPR RI, khususnya anggota Pansus Hak Angket KPK dan Komisi III DPR RI yang mengecam keras pernyataan Ketua KPK itu. DPR pun meminta Agus Rahardjo agar mencabut ancamannya tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menilai, Ketua KPK sedang galau karena sisi gelap KPK mulai terkuak di Pansus Hak Angket DPR oleh pihak internal KPK sendiri.

Menurut Bambang, mestinya pimpinan KPK mau melakukan instrospeksi diri sebagaimana Presiden Jokowi menyentil KPK dalam pidato kenegaraan 17 Agustus lalu. Presiden sudah menyampaikan pesan yang sangat jelas bahwa tidak boleh ada satu lembaga pun di negera ini yang merasa memiliki kekuasaan absolut. 

“Harusnya para pimpinan KPK sadar, kepada siapa pernyataan itu ditujukan,” kata Bambang.

Komisi III DPR RI yang menjadi mitra kerja KPK, lanjut dia, wajib mengingatkan dan menghimbau pimpinan KPK agar bisa menahan diri dengan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru akan menjadi kontraproduktif bagi hubungan KPK dan DPR.

"Marilah kita saling menghargai dan menghormati tugas UU kita masing-masing. Dan biarkanlah Kebenaran menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu kita halang-halangi, " kata Bambang Soesatyo.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...