Tolak Angket KPK, Demokrat trauma?

REPORTED BY: Fathor Rasi

Tolak Angket KPK, Demokrat trauma? Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono

Partai Demokrat sedari awal tidak setuju dengan dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket KPK. Oleh karena itu, Partai Demokrat tidak bertanggung jawab terhadap hasil-hasil Pansus Angket KPK.

"Sejak awal Partai Demokrat tak setuju dibentuk Pansus Angket KPK," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (08/09).

Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan, ketidaksetujuannya Partai Demokrat tentang pembentukan Pansus Angket KPK bukan karena ketakutan atau kegamangan partai berlambang mercy itu dengan KPK.

Sebagaimana diketahui, para politisi Partai Demokrat seperti Andi Malaranggeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin diciduk KPK karena kasus korupsi. Belum lagi "nyanyian" Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang menyebut dugaan keterlibatan putra mahkota Partai Demokrat, Eddy Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam berbagai proyek seperti dalam kasus Proyek Wisma Atlit.

Ia beralasan, ketidaksetujuan tersebut karena aspirasi dari masyarakat. Agus menyebutkan, sebelum dibentuknya Pansus Hak Angket KPK, partai besutan SBY itu sudah menanyakan kepada masyarakat perlu atau tidaknya Pansus KPK itu dibentuk. Dari jawaban masyarakat diporeleh bahwa mereka menolak pembentukan Pansus Angket KPK, maka Demokrat mengambil sikap dengan menolak dibentuknya Pansus Angket KPK.

"Tidak ada ketakutan Partai Demokrat dengan mendukung penolakan pembentukan Pansus KPK, saya tanyakan kepada rakyat, ternyata rakyat menolak. Karena Partai Demokrat dipilih oleh rakyat maka Partai Demokrat wajib mengikuti aspirasi rakyat dan kita jadi garda terdepan," kata Agus.

Ia juga membantah bahwa penolakan pembentukan Pansus Angket KPK juga tidak ada kaitan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang selama ini tergerus karena banyaknya politisi Demokrat yang diciduk KPK.

"Tak ada hubungan dengan keinginan Partai Demokrat agar kembali dipercaya masyarakat dengan menolak pembentukan Pansus Angket KPK," kata Agus.


Pelemahan KPK

Fraksi Partai Demokrat melihat Hak Angket KPK mengarah pada pelemahan KPK dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Selain itu, Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut memandang penggunaan hak angket itu tidak tepat waktu sehingga akhirnya memutuskan tidak setuju dengan usulan pembentukan Hak Angket tersebut.

Pimpinan Fraksi Demokrat juga mengaku telah konsultasi khusus dengan Ketua Umum Demokratnya karena penggunaan hak angket saat ini menjadi masalah serius dan menjadi perhatian luas masyarakat.

Meski demikian, mereka memandang bahwa klarifikasi penggunaan kewenangan-kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK dalam pemberantasan korupsi adalah keniscayaan. Namun, hal itu dapat dilakukan dengan cara dan mekanisme lain yang dimungkinkan UU tanpa harus membentuk Hak Angket KPK yang justru bisa mengganggu iklim pemberantasan korupsi.

Fraksi Demokrat pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi kinerja KPK agar menjadi institusi yang kredibel, akuntabel dan tidak pilih kasih dalam menegakkan keadilan berantas korupsi.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...