Menjaga kebhinnekaan agar tak seperti Myanmar

REPORTED BY: Fathor Rasi

Menjaga kebhinnekaan agar tak seperti Myanmar

Kekerasan militer Myanmar terhadap etnis Muslim minoritas Rohingya masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini diungkapkan relawan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di Rakhine State, Myanmar. Laporan mereka menyebutkan, pada Jumat (08/09), militer Myanmar masih melakukan penyisiran di daerah pemukiman Rohingya. Bahkan, pada Sabtu malam (09/09), militer kembali membakar rumah-rumah milik Rohingya di Maungdaw, Buthidaung dan Rethatong.

Terkait tindak kekerasan terhadap masyarakat muslim Rohingya yang masih berlangsung tersebut, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga merupakan parpol oposisi, mengeluarkan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas apa yang dialami Muslim Rohingya.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia pentingnya menjaga ke-Bhinnekaan dengan saling menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat kita," tulis Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Senin (11/09).

Ketum Gerindra menyatakan, bangsa ini harus berupaya agar kekerasan tragis yang terjadi di Myanmar baru-baru ini terhadap kaum Rohingya tidak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Dia pun berharap agar pemerintah Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya.

"Tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Myanmar dan sebagai bentuk solidaritas terhadap kemanusiaan, GERINDRA menyampaikan harapan kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah efektif dalam rangka menghentikan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya," harapnya.

Pernyataan PKS 

Selain Gerindra, Parpol oposisi lainnya yang meresponse tragedi kemanusiaan di Myanmar adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan, masyarakat dunia hampir hilang kesabaran menunggu aksi nyata  peraih Nobel Perdamaian sekaligus Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan pihak militer untuk segera menghentikan kekerasan terhadap Etnis Rohingya. Hal ini mengingat pernyataan Suu Kyi belum lama ini tidak secara jelas menyinggung keselamatan bagi warga Rohingya.

"Hingga hari ini kami masih mendapatkan kabar bahwa pembakaran rumah-rumah warga Rohingya masih berlangsung, korban jiwa juga masih berjatuhan, ini sangat menyedihkan karena telah berlangsung lebih dari 2 pekan dan tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah Myanmar", jelas Sohibul Iman, kemarin.

Menurut Sohibul Iman, langkah diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi patut diapresiasi dan didukung. "Langkah soft diplomacy ini perlu ada timeline untuk bisa dievaluasi sudah seberapa jauh bisa menghentikan tindak kekerasan yang terjadi," ujar pria kelahiran Tasikmalaya 52 tahun lalu ini.

"Jika dalam waktu dekat tindak kekerasan masih tetap berlangsung, perlu ada langkah lanjutan yang lebih kuat. Ini harus ditempuh supaya Naypyidaw memahami konsekuensi yang mereka hadapi bisa sangat berat jika tidak segera menghentikan kekerasan", tegas Sohibul Iman.

Ia menyatakan salah satu langkah lanjutan yang lebih kuat adalah dengan segera digelar KTT Darurat ASEAN.

"Kami harap Pak Jokowi bisa mengambil inisiatif, melakukan hotline kepada seluruh kepala negara di ASEAN untuk mengajak segera digelar KTT Darurat ASEAN. Jika perlu Indonesia bisa bertindak sebagai tuan rumah", jelas Sohibul Iman.

Sohibul Iman juga menjelaskan PKS melalui Crisis Center for Rohingya (CC4R) saat ini secara intensif terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di Rohingya.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...