Perseteruan PDIP-KPK, dari Hasto hingga Henry

REPORTED BY: Fathor Rasi

Perseteruan PDIP-KPK, dari Hasto hingga Henry

Ketegangan antara elit Partai PDI-P dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan kali ini saja. Jauh sebelum anggota panitia angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu, sudah ada perseteruan yang jauh lebih panas yaitu ketika Hasto Kristiyanto, saat itu menjabat sebagai Plt Sekjen PDIP(2015), membongkar pelanggaran kode etik Pimpinan KPK, Abraham Samad yang dituding melakukan pertemuan membicarakan peluang menjadi calon wakil Jokowi pada Pilpres 2014.

Kasus ini mencuat ketika Ketua KPK Abraham Samad menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi. PDI-P menduga keputusan KPK tersebut bentuk emosional Ketua KPK lantaran tidak diangkat menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

"Semua kami ungkap karena ada korelasi. Kekecewaan beliau (Abraham Samad) saat tidak ditetapkan sebagai calon (wakil presiden)," kata Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi 'Rumah Kaca Abraham Samad', di Mabes Polri Februari 2015 silam.

Hasto saat itu menyebutkan, inisiatif pertemuan dilontarkan langsung oleh Abraham Samad. Dia yang merencanakan setiap pertemuan rahasia dengan petinggi parpol pendukung calon presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014. Ia menyebut hasrat Abraham Samad menjadi pasangan Jokowi sangat kuat.

Tujuan pertemuan rahasia di sejumlah tempat itu, lanjut Hasto, adalah untuk memuluskan lobi politik Samad dengan anggota Tim Transisi Andi Widjajanto jelang Pilpres 2014 lalu.

Pansus Angket DPR vs KPK

Ketegangan antara elit PDP yang anggota Pansus Hak Angket DPR dengan KPK kembali muncul bahkan terus memanas hingga saat ini (2017). Sebut saja, Masinton Pasaribu yang sangat vokal melontarkan kritik keras terhadap lembaga antirasuah tersebut. Pada suatu diskusi, politisi PDIP ini mengaku tidak suka terhadap kemunafikan lembaga anti rasuah itu.

"Bukan kita benci KPK, yang kita benci hanya kemunafikan dan ketidakjujuran KPK," ujarnya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/8.17).

Menurutnya, lembaga pimpinan Agus Rahardjo hanya berani menyasar kasus-kasus receh dan orang-orang yang lemah. Bahkan kata dia, KPK hanya asal bicara akan menjerat koruptor kelas kakap tanpa memberikan bukti yang kongkret.

Masinton tidak hanya rajin mengkitik KPK di berbagai diskusi, bahkan ia mendatangi gedung KPK langsung untuk menantang Ketua KPK, Agus Rahardjo terkait ancaman Agus mempidanakan Pansus Angket KPK dengan pasal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan.

Menurut Masinton, Ketua KPK Agus Raharjo harus membuktikan tuduhan terhadap Pansus KPK terkait ancaman akan menggunakan pasal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kepada Pansus Angket KPK.

"Saya datang siap untuk ditahan KPK, kalau memang tuduhan Agus itu terbukti," kata Maisnton di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (4/9/17).

Politisi PDIP itu bahkan menantang Agus Rahardjo untuk membawakan rompi kebesaran KPK, rompi oranye. "Saya minta Agus turun kemari bawa rompi KPK, tidak boleh ada horor menakut-nakuti, saya minta sekali lagi pimpinan KPK turun sekarang, bawa rompi KPK," tegasnya.

Masinton tidak mempermasalahkan ketika tuduhan Agus Raharjo tersebut terbukti, dia siap ditahan dan langsung dijebloskan ke penjara. "Terserah mau diletakkan dimana, di sel tikus juga tidak apa-apa," pungkasnya.

Sekian lama ditunggu-tunggu, tak kunjung datang, Masinton akhirnya mengeluarkan puluhan baju kaos dari koper yang ia bawa. Kaos tersebut dibagi-bagi kepada wartawan yang biasa bertugas di KPK. 

Adapun tulisan pada kaos tersebut adalah "Kebusukan Apa Yang Kau Tutupi KPK? " Takut Amat Sama Pansus?" dan "KPK jujur hebat".

Usulan pembekuan KPK 

Usulan pembekuan KPK untuk sementara waktu oleh anggota panitia angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat menambah daftar perseteruan politisi PDIP dengan KPK yang juga tak kalah heboh dengan keberanian rekannya Masinton tersebut. Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mendukung usulan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tetapi dibubarkan.

Untuk pembubaran KPK ini, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Alasannya, banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan internal yang dilakukan oleh KPK, sementara tingkat korupsi masih tetap tinggi.

Pernyataan kader PDI-P sangat berbahaya

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany ikut mengecam wacana tersebut, menurutnya wacana itu sangat berbahaya bagi keberadaan lembaga penegak hukum di indonesia. "Wacana pak Hendri itu sangat berbahaya," katanya.

"Karena bagaimana mungkin satu lembaga yang memberantas koruptor dan pengusutannya itu 100% berhasil dan sukses malah mau dibekukan," lanjut Tsamara.

Selain itu, ia juga mempertanyakan dasar Henry melontarkan ucapan tersebut. "Kok bisa-bisanya itu diwacanakan akan dibubarkan," tuturnya.

Menurutnya, jika Lembaga yang sukses menangkap para koruptor itu dibekukan, bagaimana dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain yang masih sangat kurang dalam hal kinerja dan wewenangnya.

Tsamara juga mempertanyakan komitmen pemberantasan antikorupsi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi partai asal Henry.

"Ini jadi pertanyaan kita. Komitmen partai nasionalis terhadap lembaga korupsi jadi pertanyaan kita," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta supaya ralat yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Krisdiyanto, itu harus segera dibuktikan dengan sikap yang nyata.

"Ralatan PDIP harus dengan tindakan. Jangan cuma ralat-ralat saja," harapnya.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...