Demokrat patahkan argumentasi KPK

REPORTED BY: Fathor Rasi

Demokrat patahkan argumentasi KPK Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman

Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman menyayangkan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menolak hadir dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket di DPR. Menurutnya sangat disayangkan jika lembaga yang kerap di agung-agungkan banyak masyarakat malah bertindak serampangan dan tidak menghargai hukum.

"Sebelum ada putusan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), KPK harus menghadiri pansus angket. Itu asasnya. Jangan dibalik-balik, asasnya," tegas Benny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (12/09).

Sekedar informasi, KPK menolak menghadiri rapat dengan Pansus Angket KPK di DPR lantaran lembaga besutan Agus Rahardjo itu menilai bahwa KPK bukan lembaga yang bisa diangket. 

KPK pun sempat mengajukan uji materi ke MK melalui Wadah Pegawainya (WP KPK) ke Mahkamah Konstitusi, Hingga kini, proses uji materi di MK masih berlangsung. Karena belum ada kepastian hukum, maka KPK keukeuh menolak hadir Pansus Angket.

Benny pun menyayangkan pemahaman hukum yang dimiliki pimpinan dan Wafah Pegawai KPK. "Asasnya bukan justru tidak datang, karena belum ada putusan MK," katanya dengan muka serius.

Membuktikan kekeliruan argumentasi KPK, Benny pun memberikan contoh analogi kepada KPK, "Contohnya jika ada seseorang yang hendak diperiksa karena tersangkut perkara korupsi, namun disisi lain ada yang menguji materi UU KPK, bisa saja orang itu gak datang karena belum ada putusannya," ujarnya.

Hal tersebut merujuk pada alasan yang digunakan KPK saat menolak hadir ke Pansus. "Sebab itu bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi hal biasa saja hadiri rapat dengan Pansus Angket. Kalau ada yang tidak perlu dibuka ya sudah. Tidak perlu dibuka," terang Benny.

Mendapat ucapan dari Benny, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif yang turut hadir dalam RDP segera merespon. Dia hanya bisa mengucapkan terima kasih lantaran sudah diingatkan oleh Benny.

"Terima kasih atas apa yang disampaikan," ucap Laode singkat.

Pandangan Prof. Jimly 

Ketua Umum ICMI Prof DR Jimly Ashiddiqie menyarankan kepada pimpinan KPK untuk datang memenuhi undangan rapat Pansus Hak Angket jika MK telah mengetuk palu keputusannya. Jimly menyampaikan, sikap belum bersedia hadirnya para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi undangan rapat Pansus Hak Angket di DPR sebab masih menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tapi kalau putusan MK sudah keluar, dan putusan membenarkan Pansus Hak Angket, saya yakin pihak KPK akan menghormatinya. Saya percaya pimpinan KPK akan menghadiri," kata Jimly.

Dia mengimbau, Pansus Hak Angket juga menghormati sikap pimpinan KPK yang belum bersedia hadir karena menunggu proses di MK. Oleh sebab itu, Jimly menyarankan agar Pansus Hak Angket KPK tidak menjadwalkan dulu rapat pertemuan hingga selesainya proses hukum di MK.

KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya, lanjut dia, telah diatur dalam UU mengenai independensinya. Berdasarkan itu, Jimly menganggap, KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan politik di eksekutif dan legislatif.

"Badan-badan yang kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman independensinya sudah di atur dalam UU. Termasuk KPK yang punya kedudukan konstitusional kuat. Jadi harus dihormati keberadaan KPK sebegai lembaga penegak hukum," ucap Jimly.

Jimly mengungkapkan, keterlibatan DPR dengan lembaga penegak hukum hanya pada empat kaitan, yaitu saat perekrutan, pemberhentian, pembuatan kebijakan, serta anggaran. Jimly menyarankan Pansus Hak Angket KPK dapat saja mengirimkan surat kepada MK guna memprioritaskan uji materi lembaga bentukan DPR tersebut.

"Jadi apa yang jadi target dan tujuan dari Pansus selama tidak mengganggu independensinya, dijawab aja dan haknya DPR untuk mencari tahu, sebagai haknya untuk menggunakan hak angket itu. Tentu hasil hak angket akan diberikan kepada DPR. Saya juga anjurkan supaya disampaikan kepada Presiden untuk bahan evalusasi KPK ke depan," pungkasnya.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...