Maling itu di bawah kursimu

REPORTED BY: Fathor Rasi

Maling itu di bawah kursimu

Kritik keras Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, kali ini tidak saja diarahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun juga mengarah ke orang nomor satu di Republik ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut politisi yang dijuluki "macan senayan" itu, maling (koruptor) tak jauh dari sekitar Presiden. "Bapak Presiden, Maling itu di bawah kursimu Pak. Jangan pura2 gak tahu," tulis Fahri hari ini, Sabtu (16/9).

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini tidak menjelaskan siapa maling yang berada di bawah kursi Presiden itu. Tulisan Fahri yang ditujukan kepada Presiden Jokowi tersebut juga mempertanyakan aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang semakin intens dilakukan akhir-akhir ini.

"Bagaimana krisis OTT ini bapak tonton 5 kali dalam sebulan? Seolah situasi bangsa ini normal?" tanya Fahri.  

Tulisan Fahri yang juga ramai dikomentari netizen di akun twitternya itu juga mempertanyakan tanggung Jawab Presiden atas maraknya korupsi. "Atau ada yang menyampaikan kepada [email protected] bahwa dalam situasi aman, biasa dan korupsi adalah urusan KPK? Lalu untuk apa Presiden dipilih? Kenapa isu sebesar korupsi Presiden tidak telibat," lanjutnya.

Indonesia, lanjut dia, seolah hanya memiliki satu harapan yang itu KPK karena lembaga lain sudah dianggap rusak. Sehingga tinggal KPK yang menjadi satu-satunya harapan bangsa.

"Mari kita jaga agar tetap bisa OTT yang banyak. Jangan sentuh KPK," sindirnya.

Kritik ke KPK semakin keras

Kritik keras terhadap KPK tidak hanya dilontarkan Fahri Hamzah. Sebelumnya, Pansus Hak Angket DPR juga mengkritik lembaga antirasuah itu. Pansus Angket menilai KPK terburu-buru mencari dukungan kepada partai-partai politik dengan melakukan roadshow ke sejumlah parpol.

Sebut saja, KPK menyambangi PDIP tanggal 31 Agustus 2017, Gerindra 7 September 2017, PKB tanggal 7 September 2017, Hanura, 11 September 2017, Demokrat tanggal 13 September 2017, Nasdem, 13 September 2017, PAN tanggal 14 September dan hari ini KPK ke PPP.

Menurut Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsa, roadshow yang dilakukan  KPK ke partai politik menjadi tanda tanya besar di saat Pansus Angket KPK menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga antirasuah itu.

Safari ke partai-partai politik dengan agenda terkait pendanaan, kode etik, rekruitmen dan kaderisasi partai politik, seharusnya di luar wewenang KPK.

“Kalau institusi penegak hukum melakukan roadshow ke partai politik, saya perlu mempertanyakan. Penegakan hukum betul-betul bekerja tidak terlalu banyaklah berkomentar, harusnya kerja, kerja. Sama halnya KPK lakukan roadshow ke parpol yang menurut hemat saya kerja KPK bukan seperti itu, apalagi mendatangi partai politik. Kerjaan KPK adalah menegakkan hukum, mencari orang yang melakukan korupsi,” kata Agun di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/09/2017).

Langkah yang dilakukan KPK, juga akan menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa KPK saat ini tengah mencari dukungan masyarakat dan partai politik supaya KPK tidak dilemahkan.

“Ya bisa saja orang berasumsi seperti itu apalagi dilakukan ketika sudah ada Pansus Hak Angket KPK,” kata politisi Golkar itu.

 

 

Rompi kuning KPK untuk Inneke Koesherawati
Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Fetching news ...