Klarifikasi Tjahjo soal komunisme dalam Perppu Ormas

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Klarifikasi Tjahjo soal komunisme dalam Perppu Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklarifikasi penggalan video yang viral di media sosial. Penggalan video tersebut berisi pidato Tjahjo di rapat paripurna DPR, saat pengesahan Perppu Ormas. 

Pidato itu dinilai telah disalahpahami seolah ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme dikecualikan dari Perppu Ormas. Padahal, maksudnya tidak seperti itu. Demikian ditegaskan Tjahjo melalui Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arief M Eddie.

Menurut Arief, Maksud Mendagri, sekarang ini, paham yang berkembang tak hanya itu. Sementara itu, UU Ormas yang lama hanya mengatur larangan bagi paham ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme. Artinya, ada kekosongan hukum. Maka berangkat fakta itu, keluar Perppu Ormas yang memasukkan paham anti-Pancasila, lainnya selain paham -paham yang sudah masuk di UU Ormas yang lama.

"Potongan pidato Pak Menteri kan menyatakan begini, banyak dan ada ormas yang dalam aktivitasnya yang ternyata mengembangkan faham atau mengembangkan ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan hal ini tidak termasuk dalam paham ateisme, komunisme, leninisme dan marxisme yang berkembang cepat di Indonesia," tutur Arief di Jakarta kemarin.

Yang dimaksud dengan pernyataan tidak termasuk paham atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme, kata Arief, adalah paham baru yang justru saat ini berkembang cepat di Indonesian. Paham yang terang-terangan anti-Pancasila dan ingin mengganti NKRI. Sementaraitu,  paham ateisme, komunisme, leninisme dan marxisme, sudah diatur dalam UU Ormas yang lama.

“Itu yang dimaksud Mendagri,” terangya.

Tidak hanya itu, dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI juga ditegaskan mengenai larangan bagi setiap kegiatan yang nyata-nyata menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme atau leninisme. Jadi, Perppu Ormas itu menguatkan UU Ormas yang lama dan juga TAP MPR.

"Dari pidato tersebut tentu saja Mendagri justru ingin memberikan penekanan atas paham atau ideologi selain ateisme, komunisme dan leninisme yang juga sama membahayakannya terhadap kesatuan negara Indonesia," ujarnya. Arief pun kemudian membeberkan isi dari UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diubah lewat Perppu Nomor 2 tahun 2017, yang baru disahkan oleh DPR. Dalam UU Ormas yang lama, sangat jelas, hanya mengatur larangan bagi paham atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme.

Tidak ada paham lain yang dimaksud Mendagri dalam pidatonya. Artinya, ada kekosongan hukum di UU Ormas lama karena sebatas mengatur empat paham itu. Sementara itu, fakta di lapangan, ada paham lain di luar empat paham itu, yang terang-terangan anti-Pancasila dan NKRI.

"Coba baca dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, definisi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila terbatas pada ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme. Ini ada di bab penjelasan Pasal 59 ayat 4 UU Ormas yang lama," urai Arief.

Faktanya, lanjut Arief, muncul paham baru, yang juga sama anti-Pancasila dan NKRI. Maka, berangkat dari situlah, pemerintah setelah mengkaji secara panjang dengan menerima berbagai masukan dari banyak kalangan, menyusun Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang kemarin disahkan DPR.

"Karena itulah dalam Perppu No. 2 Tahun 2017, ayat tersebut ditambah. Definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 diperluas. Bunyi penjelasan Pasal 59 ayat 4 tersebut menjadi “yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945," kata Arief menjelaskan.

Kesengajaan?

Menurutnya, pengunggah video pidato Mendagri salah menafsirkan atau si pengunggah video memang sengaja salah menafsirkan, supaya publik sesat memahami subtansi dari pidato Mendagri.

“Harusnya, si pengunggah, mencermati dan menelaah pernyataan-pernyataan Mendagri, tak hanya berkutat di pidato di DPR saja,” jelasnya.

Dikatakan Arief, kalau membandingkan dengan pernyataan lain, orang pasti tidak akan salah tafsir. Tetapi, kalau niatnya hanya ingin mencari sensasi, atau bikin gaduh, pasti akan dicari celah yang bisa membuat publik sesat memahami secara utuh. Arief berharap publik dalam menerima informasi, harus membacanya dengan cermat.

“ Informasi yang diterima, harus ditelaah, dikaji dengan kritis, apa seperti itu kenyataannya. Tidak kemudian asal sebar. Jangan sampai kita disesatkan oleh informasi yang memang ingin menyesatkan semata ingin buat gaduh. Ini kan nyata nyata ada ormas yang akan mengganti dasar negara," pungkasnya.

Upaya meminimalisir korban dampak bencana
Kasus Novanto sengaja diramaikan untuk kepentingan Pilpres 2019?
Nikmati ubi jalar dalam bentuk es krim
Pesan Jokowi kepada Setya Novanto
Ribuan Tagana disiagakan hadapi cuaca ekstrem
Fetching news ...