Desakan revisi Perppu Ormas

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Desakan revisi Perppu Ormas Agus Hermanto , Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat

Fraksi Partai Demokrat menegaskan fungsinya sebagai partai penyeimbang dengan menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi dan menolak jika pemerintah tidak melakukan revisi.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto yang juga sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.

Agus menyampaikan bahwa dari pertemuan Fraksi Partai Demokrat dengan Mendagri dan Menkominfo, diperoleh hasil bahwa Pemerintah berkomitmen akan melakukan revisi. Fraksi Partai Demokrat telah menyiapkan usulan revisi tersebut.

“Ormas tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi menjadi mitra negara dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Namun, sebagaimana organisasi atau lembaga lain, ormas wajib mentaati aturan yg ditetapkan oleh negara. Inilah semangat demokrasi dan rule of law,” ucap Agus Hermanto dalam berita rilisnya , Jum’at (27/10).

Ia juga memaparkan, Partai Demokrat menegaskan Perppu  tentang  Ormas harus direvisi terbatas untuk penyempurnaan UU Ormas.

“Revisi yang substansi dari Partai Demokrat adalah adanya proses hukum pengadilan sebelum pembubaran ormas; Pengaturan proses tindakan pada ormas yang nyata-nyata diduga bertentangan dengan Pancasila dengan tetap memedomani ‘due process of law’, pengaturan pemidanaan terhadap anggota ormas yang dibubarkan tidak bisa digeneralisasi karena berpotensi terjadi kriminalisasi. Pemidanaan terhadap anggota harus berpedoman kepada KUHP & KUHAP,” pungkasnya.

Peringatan dari Gerindra

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengingatkan pemerintah supaya melakukan pembinaan pada organisasi masyarakat. Dia menjelaskan simpul kekuatan yang ada dalam ormas harus dibina sebagai tempat aktualisasi diri para pemuda dan masyarakat pada umumnya.  

"Sesuai dengan udang-undang, pemerintah wajib untuk membina, sekarang ini pemerintah sudah tidak ikut membiayai ormas-ormas itu. di sini seharusnya dia bisa meluangkan waktu untuk melakukan pembinaan," ujar Bambang di Gedung DPR, Jumat (27/10/2017).  

Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I ini mengatakan, ormas yang tidak dibina berpotensi menyimpang. "Karena tidak dibina akhirnya salah langkah, ketika salah langkah pemerintah tidak bertanggungjawab, malahan langsung menghukum  Ini pemerintah harus introspeksi, harus melihat pada dirinya sendiri, apakah sudah melakukan satu kewajibannya, melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas itu," papar Bambang. 

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI ini, adanya ormas berfungsi sebagai kontrol pemerintah kalau pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak memberikan kemakmuran. Berkali-kali Bambang mengatakan akan memantau pelaksanaan Undang-Undang Ormas ini, dia mewanti-wanti supaya jangan sampai peraturan ini malah justru membungkam demokrasi yang sedang berjalan. 

"Kita juga akan melihat ketika undang-undang ini diaplikasikan, apakah pemerintah melakukan kesewenang-wenangan terhadap anggota yang ada di organisasi masa ini. Terus terang, tidak bisa anggota yang ada di ormas ini dianggap lebih buruk dari pada seorang koruptor, atau lebih buruk dari seorang pengedar narkoba, tidak boleh," tandas Bambang. 

Dia juga mengungkapkan, kalau ada ormas yang melanggar, yang patut disalahkan adalah yang memberikan izin berdirinya ormas sejak awal. "Yang memberikan izin tentu Kemenkumham, kalau mereka sudah memberikan izin tentu Kemenkumham berkewajiban untuk membina organisasi-organisasi masa," jelas Bambang.

Perppu Ormas untuk jaga kebinekaan

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU itu dibuat untuk menjaga persatuan bangsa.

"Untuk apa Perppu Ormas ini dibuat? Jelas sekali untuk menjaga persatuan kita, untuk menjaga kebinekaan kita, untuk menjaga ideologi negara kita Pancasila, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Presiden saat memberikan sambutan di peresmian Rakernas Walubi di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/10/2017).

"Ini menyangkut eksistensi negara di masa-masa mendatang supaya jangan sampai ada yang coba-coba untuk mengganti ideologi negara kita," lanjutnya.

Perppu Ormas resmi disahkan oleh DPR menjadi UU menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 pada Selasa, 24 Oktober. Mayoritas anggota Dewan saat itu menyetujui Perppu tersebut untuk disahkan secara mutlak.

"Perppu Ormas yang telah disahkan oleh DPR dengan mayoritas mutlak. Yang hadir 445, yang mendukung 314, yang tidak mendukung 131. Artinya jelas, banyak yang mendukung," kata Jokowi.

Upaya meminimalisir korban dampak bencana
Kasus Novanto sengaja diramaikan untuk kepentingan Pilpres 2019?
Nikmati ubi jalar dalam bentuk es krim
Pesan Jokowi kepada Setya Novanto
Ribuan Tagana disiagakan hadapi cuaca ekstrem
Fetching news ...