Penyeragaman golongan pelanggan listrik beratkan rakyat kecil

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Penyeragaman golongan pelanggan listrik beratkan rakyat kecil

Rencana Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (R-1) dari daftar golongan pelanggan tariff adjustment (non-subsidi) menuai kritik dari Anggota DPR RI Rofi Munawar. Dia menilai kebijakan ini dipastikan akan memberatkan sebagian besar konsumen rumah tangga.

"Penyeragaman tarif dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif yang telah dijalankan oleh PLN setiap triwulan di tahun 2017. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya konsumen menerima kebijakan ini, " tutur Rofi Munawar di Jakarta, Senin, (13/11/2017).

Rofi memaparkan, saat ini golongan 900 VA-RTM membayar listrik Rp1.352 per KWh, sedangkan golongan 1300 dan 2200 per KWh membayar listrik Rp1.467 per KWh. Meskipun Pemerintah beralasan kenaikan ini selisihnya relatif kecil antar golongan, tapi sudah dipastikan akan menambah konsumsi rutin.

"Skema ini dilakukan untuk memaksa pelanggan menaikan daya ke 1300 dan 2200. Dengan kenaikan tersebut, pelanggan dipaksa juga agar lebih efisien terhadap penggunaan listrik," tegasnya.

Kinerja PLN tak efisien

Rofi menilai langkah penyeragaman tarif sesungguhnya menunjukkan bahwa kinerja PT. PLN tidak efisien. Permasalahan utama skema ini pada akhirnya justru pada kemampuan elektrifikasi dari PLN. Karena ruang penggunaan listrik akan lebih besar, daya pasang tersambung harusnya lebih besar lagi.

"Ironisnya saat ini PLN saja sering tidak mampu memenuhi daya pasang tersambung, kondisi listrik sering 'byarr pett'. Di sisi lain masyarakat belum terlatih dengan cara-cara untuk menghemat listrik," ujarnya.

Penghapusan golongan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menghapus daya listrik di bawah golongan 4.400 Volt Ampere (VA). Sehingga, pelanggan rumah tangga hanya akan menjadi satu golongan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebutkan, penghapusan golongan pelanggan listrik dengan daya 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA tersebut sebagai upaya supaya masyarakat bisa menikmati listrik dengan daya yang lebih besar. Dengan begitu, masyarakat dipastikan tidak lagi mengalami mati lampu akibat daya listriknya yang tidak mencukupi.

"Misalnya tiba-tiba pasang setrika, listriknya mati karena dayanya kurang. Nah, sekarang mau dinaikkan dayanya," ucap dia di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/11/2017).

Saat ini, kelas golongan pelanggan PLN non-subsidi adalah golongan Rumah Tanggal (R-1) 900 VA-RTM (Rumah Tangga Mampu), 1.300 VA, dan 2.200 VA.

Penghapusan kelas golongan pelanggan itu dilakukan karena jarak batas dayanya sangat kecil, yakni 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

"Untuk yang subsidi, tidak berubah. Untuk yang ini, (rencana) harga per KwH-nya tetap sama," sebutnya.

Adapun terkait biaya pemasangan perubahan daya masih dibahas dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ide penyederhanaan golongan pelanggan listrik ini dinilai akan membuat administrasi pelanggan lebih sederhana, demikian juga dengan penghitungan tarif. Dengan meningkatkan daya tersambung, masyarakat bisa menggunakan listrik secara bebas dan lebih banyak. Dengan begitu, hal ini juga bisa menekan pemborosan konsumsi listrik apabila tidak digunakan secara hati-hati.

Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Gonjang-ganjing muktamar Pemuda Muhammadiyah diintervensi
DPR akan panggil tiga lembaga terkait peluru nyasar
PAN larang kepala daerah jadi tim sukses
Polisi: Total 6 peluru nyasar ditemukan di gedung DPR
PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi
Pelopor perdamaian bangkitkan Indonesia damai
Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
DPR jelaskan alasan biaya saksi pemilu ditanggung negara
Fetching news ...