MKD tak mau ambil sikap karena Novanto baru berstatus tersangka

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

MKD tak mau ambil sikap karena Novanto baru berstatus tersangka "Tidak ada maksud tidak percaya dari DPR kepada Novanto." - Adies Kadir

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adies Kadir merespons cepat terkait perkembangan kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan melakukan rapat pimpinan guna menghimpun suara setiap fraksi. Hasil rapat MKD memutuskan akan menunggu proses hukum yang saat ini tengah berjalan.

"Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang ada dan sedang dibahas. Tidak ada maksud tidak percaya dari DPR kepada Novanto," kata Adies, Kamis (16/11/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam, Adies menjabarkan telah terjadi perdebatan di antara fraksi dalam mengambil sikap terkait Setya Novanto, meskipu pada akhirnya MKD memutuskan akan mengambil sikap sesuai dengan UU MD3. “Ada beberapa kawan dari fraksi lain yang menanyakan masalah Setnov. Memang dari jam 1 sampai jam 3 ini kami mengadakan rapat telah terjadi perdebatan yang dinamis,” ungkap Adies.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan MKD tidak akan mengambil sikap jika status Setya Novanto masih berstatus tersangka. Oleh karena itu, DPR sangat tidak ingin melangkahi proses hukum yang kini sedang berjalan.

“Karena kasus tersebut masih ditangani aparat, jadi sesuai UU MD3 kami menunggu penanganan kasus dari aparat penegak hukum tersebut. Kemudian apa hasil dari aparat penegak hukum tersebut yang akan ditindaklanjuti,” terang Adies.

Adies mengatakan sikap praduga tidak bersalah harus dijalankan selama proses hukum Setya Novanto masih berjalan. DPR tegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penegakan hukum tersebut. Namun, masyarakat diminta untuk tidak gegabah dalam menyikapi kasus Setya Novanto ini. 

Novanto jadi buruan KPK

KPK menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka untuk kedua kali dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-E.

"KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN (Setya Novanto) dalam dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam.

"Tim masih melakukan tugas tersebut dalam melakukan pencarian terhadap SN. Kami harapkan kalau ada itikad baik terbuka bagi SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK," tambah Febri.

Menurut Febri, segala upaya persuasif sesuai aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pimpinan KPK sudah berkoordinasi dengan kapolri, wakapolri, kakorbrimob untuk melakukan proses penangkapan tersebut. KPK sampai saat ini belum juga menemukan Ketua DPR Setya Novanto.

"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) karena proses penegakan hukum pemberantasan korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tambah Febri.

KPK menyarankan Setnov supaya kooperatif dengan menyerahkan diri.

"Koorperatif lebih baik untuk penanganan perkara maupun untuk yang bersangkutan, kalau ada bantahan-bantahan yang mau disampaikan silakan disampaikan ke KPK," ungkap Febri.

Menurut pengacaranya, Novanto mengalami kecelakaan tadi malam saat menuju KPK, dan saat ini tengah terbaring di rumah sakit.

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...