Kasus Novanto sengaja diramaikan untuk kepentingan Pilpres 2019?

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kasus Novanto sengaja diramaikan untuk kepentingan Pilpres 2019?

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, sampai sekarang penghitungan Rp2,3 triliun kerugian negara dalam kasus e-KTP yang menyebabkan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka harus dibuktikan.

"Kan BPKP secara resmi mengatakan tak ada (kerugian). Jadi apa ini sebenarnya?," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jumat (17/11).

Sementara itu,  kasus RJ Lino (bekas Direktur Utama PT Pelindo II), sebut Fahri, kerugian negara itu Rp4.08 triliun itu sudah jelas, termasuk kerugian akibat global bond, yang harus dibayar negara sekitar Rp1 triliun per tahun.

"Ada itu orang (RJ Lino), udah dua tahun keliling, dan saya denger dia dilindungi sama orang kuat. Keliling aja dia. Ketua DPR diburu-buru," tambahnya lagi.

Fahri mengatakan, RJ Lino selama tujuh tahun menikmati uang, yang kemudian katanya dikembalikan dan tidak menjadi tersangka. Sementara ada orang yang belum tentu terima uang, tetapi dikejar-kejar.

"Lalu sekarang dibikin rame kayak begini. Kasusnya tuh apa? Kalau yang sudah jelas perhitungan kerugiannya kan RJ Lino, yang menyebabkan Budi Waseso disingkirkan dari Kepala Bareskrim Polri menjadi Kepala BNN gara-gara mau menangkap RJ Lino," paparnya.

Kaitan dengan Pilpres 2019

Fahri meyakini kalau kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu dalam rangka memperebutkan kursi Pilpers 2019.

"Saya nggak percaya rema-rame ini, bohong saja. Kalau menurut saya, ini bukan soal Novanto. Tapi soal tiket yang dia pegang. Kalau saya percayanya begitu," tutur Fahri.

Menurut Fahri, Novanto selaku petinggi di Golkar itu tidak paham bahwa dia memegang tiket besar, dan tidak tahu cara menjaganya, sehingga akhirnya dia kena. "Novanto kena sial, karena dia megang tiket besar. Dia bingung dan nggak paham kalau dia menang tiket besar," pungkas Fahri.

DPR tetap solid

Sebelumnya, FAhri memastikan status tersangka dan penahanan Ketua DPR RI Setya Novanto tidak akan menganggu kinerja dan soliditas pimpinan DPR RI. Pimpinan DPR RI akan tetap kompak bekerja secara kolektif dan kolegial menjalankan tugas konstitusional sebagai speaker dari lembaga daulat kuasa rakyat.

“Terkait kabar bahwa KPK telah mengeluarkan surat penahanan terhadap Ketua DPR, yang surat tersebut belum kami lihat maka pimpinan DPR tetap akan mengacu pada hak-hak konstitusional Pimpinan dan Anggota DPR RI sesuai ketentuan yang diatur di dalam perundang undangan yang berlaku,” tegas Fahri Hamzah.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra itu menambahkan, bahwa status tersangka dan penahanan tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun terhadap status dan jabatan seorang pimpinan DPR RI.

Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3 hanya mengatur jika seorang pimpinan DPR RI berstatus sebagai terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 86 Ayat (5) yaitu: Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

“UU MD3 sangat menjaga marwah dan kehormatan seorang manusia di hadapan hukum sebagaimana ketentuan di dalam konstitusi Republik Indonesia. Untuk itu pemberhentian sementara pun terkait status terdakwa seorang pimpinan akan dilakukan dengan verifikasi yang sangat ketat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” imbuh Fahri.

Fahri memastikan, MKD akan melakukan kajian mendalam atas status hukum terdakwa tersebut. Setelah MKD melakukan verifikasi atas status terdakwa, seorang pimpinan DPR RI berhak memutuskan untuk dilakukan pemberhentian sementara dan atau tidak dilakukan pemberhentian sementara.

“Dalam hal MKD berkeputusan untuk dilakukan pemberhentian sementara, maka keputusan tersebut harus dilaporkan ke paripurna untuk mendapatkan penetapan melalui mekanisme pengambilan keputusan,” imbuh Fahri.

Jika MKD membuat keputusan tidak dilakukan pemberhentian sementara, maka Pimpinan DPR yang berstatus sebagai terdakwa tetap pada tugas dan jabatannya dengan segala hak dan kewenangannya meski menjadi seorang terdakwa.

“Demikianlah hukum dan konstitusi kita menjaga keadilan dan kehormatan seorang manusia sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkraght,” tandas Fahri.

Fahri menambahkan, dalam hal seorang pimpinan DPR RI yang berstatus terdakwa diberhentikan sementara setelah adanya keputusan dari MKD dan mendapatkan penetapan dari sidang paripurna dalam putusan akhir pengadilannya dinyatakan tidak bersalah, maka status dan jabatannya sebagai Pimpinan DPR RI akan dipulihkan dan dikembalikan.

“Artinya sehubungan dengan status tersangka, penahanan dan terdakwa terhadap salah seorang Pimpinan DPR RI maka tidak akan berimbas pada pergantian sampai memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan atau jika fraksi yang bersangkutan memilih mekanisme lain sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” tutupnya.

Novanto menjadi buruan KPK sejak Kamis (16/11) dini hari. Pada Kamis malam, Novanto mengaku mengalami kecelakaan saat akan mendatangi KPK untuk memberikan keterangan. Saat ini, menurut pengacara, yang bersangkutan sedang terbaring di rumah sakit

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...