Jokowi yang sambungkan Sabang-Merauke

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jokowi yang sambungkan Sabang-Merauke

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memuji kinerja Presiden Joko Widodo sebagai penyambung wilayah Indonesia dari timur ke barat.

"Orang boleh mencibir, mengkritik, tapi di era pemerintahan Pak Jokowi, Insya Allah, awal tahun 2019 kalau ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia raya, yang  akan bisa terwujud dengan baik," kalimat itu diucapkan Tjahjo saat memberi sambutan di acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Selasa (21/11/2017).

Kata Tjahjo, apa yang dikatakannya tak sekadar untuk memuji atasannya. Akan tetapi, ia sudah melihat dan merasakannya sendiri karena sudah banyak mengunjungi berbagai daerah di pelosok negeri ini, terutama yang ada di perbatasan. 

"Saya sudah jalan mulai dari Merauke, perbatasan Skauw, Kabupaten Malaka, Atambua, Belu, perbatasan dengan Timor Leste. Masuk ke Saumlaki di provinsi Maluku. Kemudian ke Morotai ke Bitung dan Sangir Talaud, Nunukan, Raja Ampat, sampai ke Pulau Rondo,"  ujarnya.

Sekarang, kata dia, wilayah pelosok itu sudah sambung-menyambung menjadi satu. Di wilayah-wilayah tersebut sudah ada pelabuhan, bandara atau pun dermaga laut. Artinya, telah ada percepatan pembangunan, dari tingkat pusat hingga daerah.

"Saya kemarin terbang dari Jakarta jam 12 malam, jam 6 pagi sampai. Jam 7 bisa ke Tolikara, jam tiga kembali ke Sentani, dan jam 4 sudah bisa terbang. Itu saya kira juga sudah padu termasuk jalan-jalan ini akan bisa tercapai dengan baik," kata mantan Sekjen PDIP tersebut.

Kunci pembangunan

Kunci semua derap pembangunan itu, kata Tjahjo, ada pada  stabilitas. Oleh karena itu, menjaga stabilitas sangat penting. Semua pemangku kebijakan, khususnya kepala daerah, harus dapat menggerakkan dan mengorganisir masyarakat, sehingga muncul  dukungan dari semua pihak, seperti  tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"Ini sangat penting dalam upaya untuk mempercepat tugas-tugas seorang gubernur, bupati, wali kota dan DPRD di provinsi, kabupaten dan kota," katanya.

Kepada MRP yang baru dilantik, Tjahjo meminta segera melakukan konsolidasi. Dan mempercepat langkah-langkah penyelesaian dari beberapa permasalahan yang ada. Salah satunya adalah masalah sengketa sengketa adat yang ada di provinsi Papua Barat.

"Kita rumuskan program dan kegiatan strategis yang bersentuhan dengan kepentingan adat, agama dan  masyarakat serta mampu menyentuh berdasarkan kewenangannya," kata Tjahjo.

Tentang Majelis Rakyat Papua

Majelis Rakyat Papua (disingkat MRP) adalah sebuah lembaga di provinsi Papua, yang beranggotakan penduduk asli Papua yang setara dengan DPRD. Dalam materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Bab V, Bentuk dan Susunan Pemerintahan, secara eksplisit disebutkan bahwa pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua terdiri dari tiga komponen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP/DPRD), Pemerintah Daerah (gubernur beserta perangkatnya), dan MRP.

DPRP berkedudukan sebagai badan legislatif, Pemerintah Provinsi sebagai eksekutif, dan MRP sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua

Tugas dan wewenang MRP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRD. Kewenangan yang dimaksud hanya terbatas pada pertimbangan/konsultasi yang terkait dengan masalah "keaslian" bakal calon gubernur sebagai orang Papua dan "moral" dari pribadi yang bersangkutan.

2. Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan gubernur. Perdasus diadakan dalam rangka pelaksanaan pasal tertentu dalam UU Otsus. Pasal-pasal yang dimaksud seperti Pasal 76 tentang "Pemekaran Provinsi menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan pada masa datang". Dengan demikian pemekaran wilayah haruslah memperhitungkan faktor adat dan sosial budaya dari orang asli Papua. Hak-hak itu antara lain, hak ulayat, hak dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan potensi sosial budaya sehingga pemekaran tidak menyalahi kesatuan-kesatuan wilayah sosial-budaya dan adat.

3. Memberi saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di Tanah Papua khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Hak-hak itu adalah hak ulayat, hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, seperti hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya.

4. Menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan memfasilitasi tindak-lanjut penyelesaiannya. Kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan Papua yang damai sebagai perwujudan dari komitmen semua komponen masyarakat di provinsi ini.

5. Memberi pertimbangan kepada DPRP, gubernur, DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota mengenai hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...