Aroma pencitraan pemerintahan Jokowi dalam penerimaan pajak

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Aroma pencitraan pemerintahan Jokowi dalam penerimaan pajak

Target penerimaan pada APBN-P 2017 yang dipatok sebesar Rp1.736 triliun terancam tidak tercapai. Penerimaan 70 persen yang bersumber dari pajak sebesar Rp1.283,6 triliun itu dinilai masih diwarnai pencitraan daripada menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, Senin (27/11/2017). Penerimaan pajak yang melenceng, mengakibatkan target penerimaan dalam APBN-P 2017 ikut melenceng. Sebelum dilakukan perubahan, target penerimaan pajak sebesar Rp1.498,9 triliun. Target penerimaan pajak pascarevisi turun dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.284,9 triliun.

“Sebetulnya indikasi melencengnya target penerimaan pajak sudah terlihat sejak September 2017 yang angkanya hanya berkisar Rp770,7 triliun atau mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar minus 2,79 persen dibanding tahun yang serupa. Kita sudah mengingatkan pemerintah atas potensi kesulitan yang dialami pemerintah dalam pemenuhan target penerimaan pajak sampai akhir tahun ini,” ujar politisi muda Partai Gerindra ini.

Pemerintah diimbau lebih realistis dalam menentukan target penerimaan di tengah kondisi perekenomian yang serba tidak pasti. Ke depan pemerintah menghadapi banyak tantangan perpajakan. Misalnya, realisasi pajak migas yang menurun. Tahun 2016 saja realisasinya hanya mencapai Rp44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P 2016. Sementara itu, realisasi PPh Migas cenderung sulit meningkat karena melemahnya harga komoditas di pertengahan tahun 2017 ini.

Di sisi lain, lanjut Heri, pelaksanaan reformasi perpajakan nasional belum optimal. Rasio pajak Indonesia saat ini adalah yang terendah di dunia, hanya 11 persen. Ujungnya, hal tersebut pasti berimplikasi pada pembayaran beban utang yang jatuh tempo. Belum lagi, gap antara realisasi pendapatan dan belanja, di tengah-tengah realisasi pajak yang terus melenceng, belum bisa dipecahkan pemerintah.

“Akhirnya, semua hal menjadi tak wajar. Celakanya, sebelum melakukan langkah-langkah solutif atas masalah struktural perpajakan tersebut, pemerintah masih saja mematok target yang terlalu optimistis tanpa dibarengi dengan kerja-kerja dalam menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif. Sepertinya pemerintah lebih mengejar citra positif ketimbang kerja-kerja yang riil,” ungkapnya.

Jadi, masalahnya sebenarnya adalah soal perencanaan yang matang, realistis, yang dilandaskan pada perspektif yang lebih jujur. Untuk itu, pemerintah harus berani bertanggung jawab atas apa yang telah dirancangnya sendiri. Ini adalah amanat konstitusional. Lebih jauh, pemerintah musti mengambil pelajaran bahwa betapa penting suatu perencanaan yang matang, realistis, dan jujur, tanpa embel-embel citra.

Ditegaskan Heri, DPR akan terus melakukan pengawasan atas kerja-kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terutama terhadap hal mendasar, yaitu reformasi perpajakan nasional untuk meningkatkan tax ratio yang masih sangat rendah. Pada konteks ini, usaha peningkatan kepatuhan bayar pajak harus dilakukan dengan objektif dan adil. Ini untuk menghindari muncul kesan publik yang jelek atas indikasi adanya pengemplang pajak yang didukung pemerintah, sementara masyarakat menengah ke bawah dituntut harus membayar pajak. 

 

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...